Kisruh antara Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Rais A‘am PBNU, KH Miftakhul Achyar, bagi sebagian orang mungkin tampak seperti dinamika biasa di tubuh organisasi besar. Namun siapa pun yang mengikuti perkembangan di tubuh NU dalam dua tahun terakhir tahu bahwa konflik ini jauh lebih pelik daripada sekadar gesekan personal.
Di balik ultimatum, rapat harian, hingga permintaan mundur yang viral itu, tersimpan silang sengkarut kepentingan yang berlapis: kepentingan politik, ekonomi, spiritual, bahkan kultural, yang saling bertabrakan dalam tubuh rumah besar Nahdlatul Ulama.
Yang terjadi hari ini bukan konflik dua tokoh. Ini adalah benturan dua garis besar kekuasaan yang tengah memperebutkan arah masa depan NU.
Benturan Dua Pengaruh Besar
Langkah Rais A‘am yang mengeluarkan risalah rapat dan memberikan tenggat waktu tiga hari agar Gus Yahya mundur merupakan kejadian langka. NU tidak terbiasa menyampaikan ultimatum kepada sesama pengurus dengan bahasa keras.
Tetapi risalah itu berbicara lain: ada tuduhan pelanggaran organisasi, ada kekhawatiran soal arah kepemimpinan, dan ada sinyal bahwa ketegangan di puncak PBNU telah mencapai titik didih.
Alasan yang dikemukakan tampak normatif, soal narasumber kontroversial AKN, dugaan masalah tata kelola PBNU, hingga kegaduhan sektoral yang dianggap menurunkan marwah organisasi. Namun membaca kejadian ini tanpa memahami konteks besar di belakangnya akan membuat kita kehilangan peta konflik.
Mengapa? Karena sumber utama gesekan bukan di PBNU itu sendiri, disinyalir juga melibatkan JATMAN, rumah besar tarekat dalam NU, yang belum lama ini mengalami gejolak paling serius dalam sejarahnya.
JATMAN dan Rebutan Pengaruh Spiritual
Empat periode kepemimpinan Habib Luthfi bin Yahya di JATMAN memberi ruang bagi figur habaib memainkan peran signifikan dalam spiritualitas warga NU. Ketegangan muncul ketika sebagian jamaah melihat perlunya regenerasi, sebagaimana AD/ART JATMAN yang membatasi masa jabatan Ketua. Sementara kubu Habib Luthfi merasa kontinuitas adalah jalan terbaik.
Kongres Donoyudan yang memilih KH Achmad Chalwani sebagai ketua baru menjadi titik balik. Tidak sedikit yang menilai bahwa Gus Yahya berada di balik proses konsolidasi itu. Bagi sebagian kiai, langkah ini dianggap rasional dan sesuai AD/ART. Namun bagi kelompok habaib, ini merupakan upaya “menggeser tahta” spiritual yang selama ini berada dalam lingkaran mereka.
Pembentukan JATMA sebagai tandingan JATMAN oleh kubu Habib Luthfi menunjukkan bahwa krisis tidak lagi bisa ditutupi.
Persoalannya menjadi politis karena sebagian mensinyalir Rais A‘am KH Miftakhul Achyar berada di barisan yang kecewa terhadap langkah PBNU yang terlalu jauh masuk ke wilayah tarekat.
Di titik ini, kita bisa melihat bahwa gesekan antara Ketum dan Rais A‘am bukan sekedar persoalan administrasi. Ini tentang siapa yang berhak mendefinisikan arah spiritual NU. Dan siapa yang boleh menyentuh “wilayah kekuasaan suci” itu.
Dari Tarekat ke Politik Praktis
Situasi menjadi semakin rumit ketika jalur-jalur politik ikut berbelok ke arena konflik. Relasi PBNU dengan PKB kembali menjadi isu panas. Instruksi Rais A‘am agar PBNU “membenahi PKB”, manuver politik menjelang pemilu, hingga gesekan antar jaringan kiai menyisakan luka yang belum sembuh.
Ketika politik partai bersinggungan dengan politik tarekat dan politik struktural PBNU, kita tidak sedang menyaksikan konflik biasa, ini eskalasi konflik tiga arah sekaligus.
Lapis selanjutnya? Ekonomi.
Isu tambang yang melibatkan nama PBNU, disertai klaim bahwa “NU harus pintar mengelola SDA”, mengundang kekhawatiran banyak kiai. Pertanyaan sederhana muncul: Apakah NU sedang diarahkan menjadi organisasi keagamaan, korporasi sosial, atau pemain ekonomi nasional?
Ketika aset, tambang, dan jaringan kapital mulai disebut dalam diskursus ke-NU-an, maka setiap gesekan internal pasti akan dibaca sebagai perebutan akses atas sumber daya.
Dan setiap langkah politik pasti akan terasa lebih keras dari biasanya.
Krisis Legitimasi di Puncak PBNU
Pernyataan tokoh-tokoh seperti Malik Madaniy, yang mendorong percepatan muktamar dan meminta seluruh aktor konflik agar tidak mencalonkan diri lagi, menunjukkan satu hal: kepercayaan internal sedang rapuh.
Dari sisi struktur, PBNU kini tidak hanya mengalami perbedaan pendapat, ia mengalami ketidakselarasan kepemimpinan. Hubungan Ketum dengan Sekjen, Bendahara, dan sebagian Katib tidak stabil. Risalah Rais A‘am pun ditandatangani secara unilateral, memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana PBNU melakukan tata kelola keputusan.
Ini menandakan krisis legitimasi. Dan bila tidak segera dipulihkan, NU akan memasuki fase disintegrasi moral yang sangat serius.
Kritik keras juga muncul dari Gus Nadir. Ia menyatakan bahwa struktur PBNU “macet”, bahwa Ketum konflik dengan Sekjen (Gus Ipul) dan Bendahara, serta ketegangan dengan Rais A‘am mencerminkan masalah tata kelola yang jauh lebih dalam daripada sekadar pertikaian posisi.
Keharmonisan antara pengurus inti seharusnya menjadi pondasi organisasi. Namun sekarang, tampak bahwa konflik internal sudah menghambat fungsi organisasi dan berpotensi melumpuhkan mesin NU.
Ketika empat tanda tangan dasar organisasi: Rais A‘am, Katib A‘am, Sekjen, Ketum, tidak sepenuhnya digunakan dalam keputusan penting, itu bukan hanya kelalaian administratif. Itu sinyal bahwa struktur formal sedang dibajak oleh logika kekuasaan kelompok. (Gus Nadir mengkritik bahwa surat risalah yang meminta Gus Yahya mundur hanya ditandatangani Rais A‘am tanpa tanda tangan lengkap).
Pertarungan Identitas NU
Pada akhirnya konflik ini mengarah pada satu pertanyaan besar: Siapa yang berhak menentukan wajah NU ke depan?
- Kiai tradisional?
- Habaib?
- Elit organisatoris?
- Kelompok politik?
- Atau jamaah?
Konflik JATMAN memperlihatkan gesekan identitas antara kiai pesantren dan habaib tarekat. Konflik PBNU memperlihatkan gesekan antara struktural dan spiritual. Dan konflik eksternal memperlihatkan bagaimana NU menjadi arena perebutan pengaruh bagi banyak pihak, mulai dari partai politik hingga jaringan bisnis besar.
Kini, NU benar-benar berada di persimpangan paling krusial sejak reformasi. Ini bukan lagi soal siapa yang menjadi ketua atau siapa yang mundur. Ini soal arah ideologis NU: kembali pada basis keulamaan atau melaju mengikuti arus kekuasaan nasional.
Kisruh yang terjadi hari ini memberi sinyal keras bahwa NU sedang dipaksa berubah oleh banyak tangan. Jika NU tidak segera mengambil kendali atas dirinya sendiri, maka masa depannya akan ditentukan oleh mereka yang menjadikan nama NU sebagai tiket politik, akses ekonomi, atau panggung kekuasaan.
- NU besar karena keulamaan, bukan kekuasaan.
- NU dihormati karena marwah, bukan karena jabatan.
- NU bertahan karena jamaah, bukan karena elitnya.
Di tengah badai konflik, warga NU perlu mengingat satu hal: Rumah besar ini tidak boleh dikorbankan demi ambisi kelompok atau segelintir orang. (SN)