Gonjang-ganjing di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan ini menjadi perhatian publik, terutama setelah munculnya risalah Syuriah yang dianggap sebagai ultimatum dari Rais Aam kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Dalam risalah tersebut, ditegaskan permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri dalam 3 hari. Namun, ultimatum itu ditolak oleh Gus Yahya dengan alasan kuat: ia mandataris Muktamar Lampung dan memegang amanah untuk memimpin hingga 2026.
Sejak itu, dinamika internal PBNU terus bergulir panas, dan berbagai kemungkinan skenario mulai dibicarakan, termasuk wacana penunjukan pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum jika kepemimpinan Yahya benar-benar berakhir sebelum masa bakti.
Dalam perbincangan publik NU, sejumlah nama mulai beredar sebagai figur yang dinilai pantas mengisi posisi Pjs Ketua Umum jika situasi darurat terjadi. Di antara mereka, tiga nama mencuat: KH Said Aqil Siradj, KH Zulfa Mustafa, dan Hj. Alissa Qotrunnada Wahid.
Masing-masing figur membawa latar belakang yang berbeda dan menawarkan arah yang berlainan bagi NU, sehingga pilihan terhadap salah satu di antara mereka akan sangat menentukan wajah PBNU ke depan.
KH Said Aqil Siradj: Sang Senior Berpengalaman
Nama KH Said Aqil Siradj selalu muncul setiap kali NU memasuki fase krusial. Mantan Ketua Umum PBNU dua periode ini dianggap sebagai figur yang matang secara organisasi dan ideologis, memiliki jaringan luas, dan telah teruji membawa NU melewati berbagai fase turbulensi politik dan sosial.
Jika ditempatkan sebagai Pjs, ia dapat menjadi “penyejuk sementara” sekaligus penjaga stabilitas hingga dilaksanakannya Muktamar mendatang, tahun 2026, karena wibawa dan pengalaman panjangnya.
Namun, usianya yang kini tak lagi muda serta potensi resistensi dari kelompok yang ingin melanjutkan agenda pembaruan di era Yahya menjadikan penunjukannya sebagai langkah yang tentu mengundang gesekan politik.
KH Zulfa Mustafa: Jembatan antara Ulama dan Kader NU
Figur kedua adalah KH Zulfa Mustafa, salah satu tokoh kiai yang dikenal moderat, organisatoris, dan dekat dengan kalangan Syuriah maupun Tanfidziyah. Jika PBNU ingin menghindari polarisasi berkepanjangan, Gus Zulfa bisa dianggap sebagai sosok kompromi yang tidak memicu friksi berlebih.
Ia mewakili generasi transisi: cukup senior untuk diterima ulama, namun masih memiliki energi untuk mengelola dinamika struktural PBNU yang kian kompleks. Kelebihan Gus Zulfa adalah kemampuannya menjadi mediator, sementara kekurangannya mungkin ada pada tingkat popularitas nasional yang belum setara dengan dua nama lainnya.
Gus Zulfa memiliki jejak jejak kepengurusan yang matang, termasuk kiprahnya di GP Ansor dan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta sebelum menjabat sebagai Waketum PBNU. Selain itu, beliau pernah aktif di lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, sebelum akhirnya menjadi bagian jajaran Tanfidziyah.
Kapasitas keilmuan Gus Zulfa juga sangat mumpuni. Ia dikenal sebagai ahli Ushul Al-Fiqh dan penyair ulung, dan mendapat gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Arudl (sastra Arab) dari UIN Sunan Ampel Surabaya.
Sebagai dzuriyah Syekh Nawawi al-Bantani, membuat Gus Zulfa disegani di kalangan ulama dan santri. Keahliannya dalam bidang istinbath al-ahkam (penetapan hukum Islam) diakui secara luas. Ia mendalami bidang ini mulai dari Pesantren Mathali’ul Falah, Kajen (1990-1996) hingga praktik langsung di lembaga-lembaga otoritatif, seperti NU dan MUI.
Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian tersebut, banyak pihak menganggap KH. Zulfa Mustafa figur yang paling layak menjadi Pjs Ketua Umum PBNU, menggantikan Gus Yahya.
Hj. Alissa Wahid: Wajah Baru Perempuan NU
Nama ketiga, Hj. Alissa Wahid, mencerminkan representasi baru dalam dinamika NU. Sebagai tokoh perempuan yang aktif dalam isu-isu keadilan sosial, penguatan masyarakat sipil, dan jejaring lintas agama, Alissa memiliki daya tarik yang kuat terutama di kalangan NU urban, generasi muda, dan komunitas masyarakat sipil.
Penunjukannya sebagai Pjs, meskipun tetap bisa menjadi terobosan dan belum tentu mudah diterima oleh semua elemen tradisional NU, berpotensi membawa sinyal modernisasi tata kelola PBNU. Ia bisa menjadi wajah baru yang melambangkan keterbukaan, transparansi, dan reformasi struktural.
Tantangannya terutama terkait norma tradisional dalam kultur kepemimpinan NU yang belum pernah menempatkan tokoh perempuan pada posisi puncak organisasi. Tetapi dalam situasi genting seperti saat ini, kita berharap munculnya tokoh perempuan bisa menjadi penengah yang menyejukkan, bahkan meredam konflik.
Implikasi Strategis
Jika skenario pergantian kepemimpinan PBNU terjadi sebelum 2026, dampaknya akan lebih besar daripada sekadar perubahan figur di kursi Ketua Umum. Pergantian ini berpotensi memengaruhi arah ideologis, keseimbangan internal, hingga citra nasional dan internasional NU.
Pertama, legitimasi organisasi menjadi taruhan terbesar. Jika pergantian dilakukan terlalu cepat atau dianggap tidak sesuai mekanisme AD/ART, akan muncul dualisme kekuasaan dan retaknya persatuan struktural NU. Hal ini dapat merembet ke PWNU dan PCNU yang sudah menunjukkan tanda-tanda perbedaan pandangan tentang bagaimana konflik saat ini seharusnya ditangani.
Kedua, apa pun hasilnya, hubungan Syuriah–Tanfidziyah akan mengalami titik balik. Jika Rais Aam berhasil mengganti Ketua Umum melalui tekanan struktural, posisi Syuriah akan menguat signifikan dan bisa mengubah kultur keseimbangan kekuasaan NU selama ini.
Sebaliknya, jika Ketua Umum bertahan hingga akhir masa jabatan, maka Syuriah harus melakukan rekonsiliasi besar agar otoritas moralnya tidak tergerus.
Ketiga, posisi NU di mata internasional akan ikut terimbas. Kontroversi yang melibatkan undangan narasumber asing dan isu geopolitik membuat PBNU berada dalam sorotan global.
Jika pemimpin baru terpilih dari figur yang lebih konservatif dan hati-hati, NU mungkin akan mengambil langkah defensif untuk memperkuat identitas internal. Jika figur reformis dipilih, PBNU bisa mengirim pesan kuat tentang keterbukaan dan modernisasi.
Keempat, dari sudut kader dan jamaah, pergantian kepemimpinan akan menjadi ukuran integritas NU sebagai organisasi yang mengedepankan syura’. Transparansi dan musyawarah yang dijunjung tinggi selama proses ini akan menentukan apakah jamaah tetap memandang NU sebagai rumah besar yang menyatukan, bukan memecah.
Masa Kritis yang Menentukan
Situasi PBNU saat ini adalah fase genting dalam sejarah panjang organisasi. Jika pergantian kepemimpinan benar terjadi, figur Pjs: baik KH Said Aqil Siradj, KH Zulfa Mustafa, maupun Hj. Alissa Wahid, akan sangat menentukan arah masa depan NU: apakah tetap melanjutkan modernisasi, kembali ke akar tradisional yang lebih konservatif, atau mengambil jalan tengah konsolidatif.
Yang jelas, keputusan apa pun harus ditempuh dengan kebijaksanaan, kehati-hatian, dan komitmen menjaga keutuhan nahdliyin dari bawah sampai pusat. Sebab pada akhirnya, NU adalah tentang jamaahnya, bukan sekadar para elitnya. (Gus Damas Alhasy/SN)