NU sedang berada pada titik paling rendah dalam sejarah kepemimpinannya. Apa yang terjadi di tubuh PBNU hari ini bukan sekadar dinamika organisasi, bukan perbedaan tafsir AD/ART, dan bukan gesekan kewenangan biasa.
Yang terjadi adalah keruntuhan moral para elit, terutama mereka yang memegang tampuk kekuasaan: Ketua Umum KH Cholil Yahya Staquf (Gus Yahya), Rais Am KH Miftakhul Achyar, dan Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang posisinya berada di jantung urat nadi administrasi organisasi.
Para muassis, terutama Hadrotus Syaikh KH Hasyim Asy’ari, mendirikan NU sebagai rumah akhlak, adab, keilmuan, kebangsaan, dan penjaga umat. Namun apa yang dipertontonkan para elit hari ini adalah kebalikan dari itu semua: ego, arogansi, dan kerakusan akan kuasa.
Para elit NU hari ini bukan sedang memimpin umat, mereka sedang mempermalukan umat.
Para elit sedang mempertontonkan tragedi moral yang memperlihatkan bagaimana rumah besar warisan Hadrotus Syaikh KH Hasyim Asy’ari kini diperlakukan sebagai arena perebutan tahta religius, akses kekuasaan negara, dan kapital politik.
Publik menyaksikan tanpa bisa mengelak bagaimana pucuk pimpinan PBNU, Ketua Umum KH Cholil Yahya Staquf, Rais Am KH Miftakhul Achyar, Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf, beserta lingkaran elit lain, terlibat dalam pertarungan legitimasi yang memalukan, seolah-olah NU adalah hak milik pribadi, bukan amanah para muassis.
Pertarungan antara otoritas Syuriah dan kekuasaan Tanfidziyah tak lagi terlihat sebagai dinamika organisasi. Ia telah membusuk menjadi perebutan pengaruh atas mesin sosial terbesar di republik ini.
Rais Am memecat Ketua Tanfidziyah dengan mengibarkan narasi kewenangan tertinggi, sementara Ketua Tanfidziyah tidak mau mundur dengan klaim memegang mandat Muktamar sebagai puncak legitimasi. Keduanya berbeda dalam argumen, namun serupa dalam aroma: haus kuasa.
Sementara Sekjen, yang seharusnya menjadi perekat administratif, terseret dalam pusaran manuver, hingga ratusan SK PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia ditahan, tidak ditandatangani, dijadikan alat tawar-menawar, bargaining dukungan, dan penaklukan kubu.
Para pengurus daerah gelisah, kepengurusan stagnan, dan NU di akar rumput menjadi korban dari permainan pusat yang dingin dan oportunistik.
Lebih jauh lagi, isu-isu di balik layar menambah lapisan busuk persoalan. Kasus tambang yang dikaitkan dengan jejaring NU menjadi komoditas tarik-menarik kewenangan antar elit. Kuota haji disinyalir dipakai sebagai peluru politik untuk menyingkirkan, merangkul, atau mengendalikan pengaruh di daerah.
Sementara itu, kontroversi kehadiran narasumber AKNU yang dituding pro-Zionis menjadi bara tambahan yang membakar kemarahan warga nahdliyin, NU kini tidak hanya direbut oleh kepentingan politik nasional, tetapi juga oleh kepentingan internasional yang tidak sejalan dengan sejarah perlawanan kiai-kiai NU terhadap kolonialisme, imperialisme, dan penindasan umat.
Saat semua ini terjadi, para kiai kampung yang selama berjuang untuk NU di akar rumput menunduk getir, para santri merasa malu, dan aktivis muda NU mulai mengambil jarak.
Yang hilang bukan hanya wibawa organisatoris, tetapi martabat keulamaan. Sebab jika umat melihat bahwa ulama, pengurus, dan simbol agama dapat diperalat dan dipertukarkan dengan posisi, konsesi, dan kedekatan kekuasaan negara, maka runtuhlah legitimasi moral yang selama ini membuat NU lebih besar daripada partai politik, lebih dihormati daripada ormas, dan lebih dipercaya daripada pemerintah.
Konflik ini membawa NU ke tepi jurang berbahaya: kooptasi kekuasaan. Ketika politik menjadi mata uang, ketika jabatan menjadi modal tawar, ketika akses jamaah menjadi komoditas elektoral, NU berubah dari jam’iyyah diniyyah menjadi korporasi kekuasaan.
Jika ini diteruskan, NU tidak lagi akan menjadi penjaga moderasi, tetapi pembungkam kritik; tidak lagi menjadi pelindung umat, tetapi stempel keagamaan bagi kepentingan kekuasaan; tidak lagi menjadi pewaris Hadrotus Syaikh Hasyim Asy’ari, tetapi pengkhianat perjuangannya.
Dan pada titik ini, satu pertanyaan menghantui nurani siapa pun yang masih waras: Apakah para elit sadar bahwa mereka sedang mencabik-cabik warisan muassis?
Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari mendirikan NU untuk menjaga martabat agama, bukan memperdagangkannya. Para muassis mempertaruhkan hidup melawan penjajahan, bukan melacurkan legitimasi demi akses kekuasaan. NU dibangun dengan air mata, ilmu, tirakat, dan akhlak, bukan dengan lobi politik, intervensi pemerintah, atau ancaman pembekuan SK.
Jika pertarungan ini terus berlangsung, maka NU akan terbelah. PWNU dan PCNU akan terkotak-kotak. Pesantren dipaksa memilih kubu. Jamaah kehilangan kompas. Negara menungganginya tanpa perlawanan. Lebih tragis lagi, generasi mendatang akan mencatat bahwa bukan musuh NU yang merusaknya, tetapi para elitnya sendiri.
Maka pertanyaan Quo Vadis NU bukan basa-basi. Ia adalah alarm sejarah. Sebab masa depan umat, masa depan pesantren, bahkan masa depan Islam Nusantara ditentukan oleh apakah NU kembali kepada kitab, akhlak, khidmah, dan perjuangan Hadrotus Syaikh, atau tenggelam sebagai perusahaan politik yang dipimpin oleh tangan-tangan yang lapar kuasa.
Dan jika para elit masih memiliki secuil rasa takut kepada Allah, secercah rasa hormat kepada para muassis, dan setitik kesadaran sejarah, maka mereka seharusnya berhenti, bercermin, dan bertanya:
Apakah aku sedang memimpin NU, atau sedang menghancurkannya?
Perlu diingat, sejarah tidak pernah memaafkan pengkhianatan terhadap para muassis. (SN)
(Gus Damas Alhasy – salah satu kader NU)