Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026, perbincangan mengenai figur yang layak memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengemuka di kalangan nahdliyin.
Bukan sekadar soal siapa yang akan terpilih, tetapi lebih mendasar lagi: sosok seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan NU untuk memasuki abad kedua perjalanannya?
Pertanyaan tersebut muncul di tengah berbagai dinamika yang mewarnai NU dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai polemik internal maupun eksternal kerap menjadi konsumsi publik dan media. Sebagian warga NU menilai bahwa semasa kepemimpinan Gus Yahya (K.H. Yahya Cholil Staquf), energi organisasi terlalu banyak tersita untuk menghadapi kontroversi, konflik kepentingan, serta perdebatan yang menjauh dari agenda utama pelayanan umat, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam konteks itulah muncul aspirasi agar Muktamar NU ke-35 tidak hanya memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi momentum mengembalikan arah perjuangan organisasi sesuai cita-cita para pendirinya.
NU Butuh Pemimpin yang Berkhidmat, Bukan Berambisi
Di lingkungan pesantren, jabatan sejak dahulu dipandang sebagai amanah, bukan tujuan. Para kiai pendiri NU membangun organisasi ini bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk menjaga agama, membimbing umat, dan mempertahankan tradisi keilmuan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
Karena itu, banyak kalangan berharap Ketua Umum PBNU ke depan adalah sosok yang datang dengan semangat pengabdian, bukan ambisi.
NU membutuhkan figur yang telah selesai dengan kepentingan pribadinya. Sosok yang tidak menjadikan NU sebagai batu loncatan menuju jabatan politik, kursi kekuasaan, posisi komisaris, atau berbagai keuntungan duniawi lainnya.
Pemimpin NU ideal adalah orang yang ketika memimpin, orientasinya semata-mata untuk kemaslahatan jam’iyah dan jamaah. Ia tidak sibuk membangun citra pribadi, tidak haus pengakuan, dan tidak memanfaatkan organisasi untuk memperbesar pengaruh kelompok tertentu.
Dalam tradisi pesantren, kepemimpinan yang paling dihormati justru lahir dari kerendahan hati dan ketulusan berkhidmat.
Menjadi Pemersatu, Bukan Pusat Konflik
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki struktur yang sangat luas dan beragam. Di dalamnya terdapat ribuan pesantren, jutaan warga nahdliyin, serta berbagai latar belakang sosial, pendidikan, dan profesi.
Karena itu, Ketua Umum PBNU harus memiliki kemampuan menjadi perekat, bukan justru menjadi sumber polarisasi.
Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun pemimpin yang baik harus mampu mengelola perbedaan tersebut menjadi kekuatan, bukan membiarkannya berkembang menjadi pertikaian yang berkepanjangan.
NU tidak membutuhkan figur yang gemar menciptakan kontroversi atau membangun kubu-kubu kekuatan. Yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu merangkul seluruh unsur organisasi, mulai dari Rais Aam, Syuriah, Tanfidziyah, pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga kalangan pesantren dan warga akar rumput.
Kepemimpinan yang mempersatukan akan membuat energi organisasi kembali fokus pada pelayanan umat.
Mengembalikan NU sebagai Organisasi Ulama
Banyak warga nahdliyin menilai bahwa salah satu tantangan terbesar NU saat ini adalah menjaga identitasnya sebagai organisasi ulama.
NU memang tidak bisa dipisahkan dari persoalan kebangsaan, sosial, ekonomi, dan berbagai isu strategis lainnya. Namun keterlibatan tersebut harus tetap berada dalam kerangka kemaslahatan umat dan bimbingan ulama.
NU tidak boleh kehilangan karakter dasarnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).
Karena itu, Ketua Umum PBNU ke depan harus memahami bahwa kekuatan utama NU bukan terletak pada kedekatan dengan penguasa, bukan pula pada akses terhadap sumber daya ekonomi, melainkan pada kepercayaan umat dan kewibawaan moral para ulama.
Ketika kewibawaan itu terjaga, suara NU akan didengar oleh masyarakat maupun pemerintah tanpa harus bergantung pada fasilitas kekuasaan.
Menjaga Jarak yang Sehat dengan Politik Praktis
Sejak masa Khittah 1926, NU telah menegaskan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu.
Warga NU tentu memiliki hak politik yang beragam. Mereka dapat bergabung dengan berbagai partai sesuai pilihan masing-masing. Namun organisasi NU harus tetap berdiri di atas semua golongan.
Karena itu, Ketua Umum PBNU ideal adalah sosok yang mampu menjaga independensi organisasi. Ia tidak membawa NU menjadi alat kepentingan partai, kelompok politik, keluarga, maupun lingkaran kekuasaan tertentu.
NU harus menjadi rumah besar bagi seluruh nahdliyin, bukan hanya bagi kelompok yang dekat dengan penguasa atau memiliki akses politik tertentu.
Kedekatan dengan pemerintah boleh dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat, tetapi tidak boleh mengorbankan independensi dan marwah organisasi.
Berani Menolak Politik Uang
Persoalan lain yang kerap menjadi kekhawatiran warga NU adalah praktik politik transaksional dalam berbagai kontestasi organisasi.
Jika NU ingin menjadi teladan moral bagi bangsa, maka proses pemilihan pemimpinnya harus bersih dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Rasulullah SAW bersabda:
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ
“Pemberi suap dan penerima suap berada di dalam neraka.” (HR. Ath-Thabrani)
Hadis tersebut menjadi peringatan keras bahwa amanah kepemimpinan tidak boleh diperoleh melalui transaksi kepentingan, jual beli suara, atau berbagai bentuk praktik yang mencederai nilai kejujuran.
Ketua Umum PBNU yang ideal harus menjadi simbol integritas. Ia harus memiliki rekam jejak yang bersih, sederhana, dan mampu menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Kembali kepada Spirit KH. Hasyim Asy’ari
Ketika berbicara mengenai masa depan NU, banyak warga nahdliyin merujuk kepada teladan para muassis, terutama KH. Hasyim Asy’ari.
Kiai Hasyim membangun NU bukan sebagai kendaraan politik pribadi, bukan pula sebagai sarana memperkaya keluarga atau kelompoknya. NU didirikan untuk menjaga agama, membela umat, mempertahankan tradisi pesantren, serta memperjuangkan kemaslahatan bangsa.
Spirit itulah yang dinilai perlu dihidupkan kembali.
NU membutuhkan pemimpin yang lebih banyak berbicara tentang pendidikan umat daripada perebutan jabatan. Lebih sibuk mengurus pesantren daripada mengurus kursi kekuasaan. Lebih fokus memperkuat jamaah daripada membangun jaringan kepentingan pribadi.
Masyarakat menaruh harapan besar agar Muktamar NU ke-35 melahirkan figur yang mampu mengembalikan marwah, wibawa, dan maqam Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama yang berdiri tegak di atas nilai keikhlasan, keilmuan, dan pengabdian.
Sebab pada akhirnya, kebesaran NU tidak ditentukan oleh kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang diberikan kepada umat, bangsa, dan agama. Dan sejarah telah membuktikan bahwa NU menjadi kuat justru ketika para pemimpinnya menjadikan khidmah sebagai jalan hidup, bukan jabatan sebagai tujuan perjuangan. (SN)
Oleh: Gus Damas Alhasy, SS.