Abad Kedua, Saatnya NU Dipimpin Seorang Negarawan Peradaban
Oleh: Gus Damas Alhasy, SS.
Nahdlatul Ulama telah memasuki abad kedua. Peristiwa ini bukan sekadar penanda usia sebuah organisasi, melainkan titik balik sejarah. Selama satu abad, NU berhasil menjaga warisan Ahlussunnah wal Jamaah, melahirkan ribuan ulama, membangun puluhan ribu pesantren, mengawal bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi.
Namun, memasuki abad kedua, tantangan NU tidak lagi sama. Dunia telah berubah secara fundamental.
Perubahan hari ini tidak berlangsung dalam hitungan puluhan tahun, melainkan dalam hitungan bulan bahkan hari.
Artificial Intelligence, komputasi kuantum, bioteknologi, ekonomi digital, hingga perang siber sedang membentuk peradaban baru. Dunia tidak lagi dipimpin oleh mereka yang hanya memiliki sumber daya alam, tetapi oleh mereka yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia unggul.
Dalam situasi seperti ini, NU tidak cukup hanya menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. NU harus menjadi pusat lahirnya peradaban Islam masa depan. NU harus menjadi rujukan dunia tentang bagaimana Islam mampu berdialog dengan modernitas tanpa kehilangan ruh spiritualnya.
Karena itulah, NU membutuhkan pemimpin yang jauh melampaui definisi ketua organisasi. NU membutuhkan seorang negarawan peradaban.
Organisasi sebesar NU ibarat kapal induk yang mengangkut jutaan harapan umat. Semakin besar kapal, semakin besar pula konsekuensi apabila dipimpin oleh nahkoda yang gagal membaca arah angin sejarah. Titanic adalah pelajaran paling mahal dalam sejarah manusia. Kapal terbesar pada zamannya tidak tenggelam karena ukurannya kecil, tetapi karena kesalahan membaca ancaman. Kebesaran justru berubah menjadi beban yang tidak mampu diselamatkan.
NU tidak boleh mengalami hal serupa. Besarnya jumlah warga nahdliyin bukan jaminan kebesaran akan terus bertahan. Organisasi besar hanya akan tetap besar apabila dipimpin oleh orang-orang besar.
Abad kedua bukan lagi era kepemimpinan yang sekadar menjaga status quo. NU membutuhkan pemimpin yang memiliki kedalaman ilmu agama, keluasan wawasan global, kemampuan manajemen modern, kecakapan membaca perubahan teknologi, keberanian melakukan reformasi, dan integritas moral yang tidak dapat dibeli oleh kepentingan apa pun.
Sudah saatnya NU meninggalkan cara berpikir bahwa legitimasi kepemimpinan cukup ditentukan oleh nasab. Menjadi dzuriyah para muassis adalah kemuliaan yang patut dihormati. Namun sejarah organisasi tidak pernah dibangun hanya oleh garis keturunan. Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang memiliki kapasitas, keberanian, visi, dan karya.
Di sisi lain, NU juga menghadapi tantangan internal yang tidak ringan. Muncul kegelisahan di kalangan warga nahdliyin bahwa organisasi ini semakin sering terseret ke dalam tarik-menarik politik praktis.
Bahkan berkembang kritik mengenai praktik politik transaksional dalam proses kontestasi kepemimpinan. Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tudingan tersebut, persepsi semacam itu sendiri merupakan alarm bahwa NU mengalami masalah dalam hal integritas, transparansi, dan khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang mengabdi kepada umat, bukan menjadi alat kepentingan sesaat.
Di tengah kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan tersebut, nama KH Imam Jazuli layak mendapat perhatian serius.
Mengapa?
Karena kepemimpinan tidak cukup diukur dari retorika, melainkan dari rekam jejak.
KH Imam Jazuli telah menunjukkan bagaimana sebuah pesantren dapat bertransformasi tanpa kehilangan identitasnya. Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon berkembang menjadi institusi yang tetap berpijak pada tradisi pesantren, tetapi mampu berdialog dengan tuntutan zaman. Tradisi dan inovasi tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan menjadi kekuatan.
Inilah kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan NU.
Pemimpin yang memahami kitab kuning sekaligus memahami perubahan dunia. Pemimpin yang menghormati tradisi tanpa terjebak romantisme masa lalu. Pemimpin yang melihat teknologi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai instrumen dakwah dan kemajuan umat. Pemimpin yang menjadikan pesantren bukan sekadar benteng pertahanan, melainkan pusat lahirnya ilmuwan, wirausahawan, pemikir, dan pemimpin masa depan.
KH Imam Jazuli merepresentasikan model kepemimpinan tersebut. Ia menawarkan arah, bukan sekadar administrasi. Ia menunjukkan transformasi melalui karya, bukan sekadar slogan. Dan yang terpenting, ia hadir sebagai figur yang mencoba menjawab pertanyaan besar abad kedua: bagaimana NU tetap menjadi penjaga tradisi sekaligus pelopor peradaban.
Muktamar NU mendatang bukan hanya memilih Ketua Umum PBNU. Muktamar sesungguhnya sedang menentukan arah perjalanan NU untuk puluhan tahun ke depan. Keputusan itu akan memengaruhi wajah pesantren, arah dakwah, kualitas kaderisasi, posisi NU dalam percaturan global, bahkan kontribusi Islam Indonesia terhadap peradaban dunia.
Karena itu, memilih pemimpin NU tidak boleh didasarkan pada popularitas, romantisme sejarah, ataupun kedekatan politik. Yang harus menjadi ukuran adalah kapasitas, integritas, visi, keberanian, dan rekam jejak.
Abad kedua membutuhkan lompatan, bukan sekadar pergantian kepengurusan.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu membawa organisasi ini menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, pusat pengembangan peradaban Islam, sekaligus teladan moral dunia.
Dalam perspektif itulah, KH Imam Jazuli menjadi salah satu figur yang paling memenuhi kebutuhan zaman. Bila NU ingin memimpin masa depan, maka NU harus dipimpin oleh seseorang yang telah membuktikan kemampuannya membangun masa depan.
Abad pertama adalah abad mempertahankan warisan para pendiri.
Abad kedua harus menjadi abad melahirkan peradaban baru. Dan setiap peradaban besar selalu dimulai dari satu keputusan besar: memilih nahkoda yang tepat. (SN)