Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, musyawarah bukan sekadar prosedur. Ia adalah adab. Ia adalah penghormatan terhadap ulama. Ia adalah mekanisme luhur yang diwariskan para muassis agar keputusan organisasi lahir dari kebijaksanaan bersama, bukan dari tekanan segelintir orang.
Karena itu, apa yang terjadi dalam sidang penentuan lokasi Muktamar ke-35 NU patut menjadi perhatian serius seluruh warga Nahdliyin.
Pimpinan sidang telah mengetukkan palu. Al-Fatihah telah dibaca. Forum telah diminta merelakan dan mengikhlaskan keputusan demi ridha Allah. Dalam tradisi NU, itu berarti keputusan telah sah.
Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Ketika keputusan telah ditetapkan, tiba-tiba muncul interupsi. Sejumlah peserta berdiri, menyampaikan penolakan, bahkan terjadi suasana tegang di hadapan para masyayikh dan kiai-kiai sepuh pengasuh pesantren Ploso, pesantren Lirboyo dan pesantren besar lain. Forum yang telah selesai kembali diguncang.
Yang lebih mengejutkan, di tengah suasana yang sedang tidak kondusif tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar naik ke panggung, meminta microphone dan menyampaikan pandangan yang dipahami banyak peserta sebagai pembatalan keputusan mengenai Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar 2026.
Pertanyaannya sederhana:
- Jika keputusan yang telah diketuk dapat dibatalkan, lalu untuk apa sidang dilakukan?
- Jika Al-Fatihah yang telah dibaca masih bisa diabaikan, lalu apa arti sakralitas musyawarah?
- Jika forum dapat dikoreksi oleh kekuatan di luar forum, lalu siapa sebenarnya pemegang kedaulatan organisasi?
Di sinilah muncul kecurigaan yang berkembang di kalangan peserta dan warga NU bahwa sejak awal memang ada kelompok tertentu yang tidak menghendaki Muktamar dilaksanakan di Lirboyo.
Mengapa Alergi Lirboyo?
Karena Lirboyo bukan sekadar lokasi.
Lirboyo adalah simbol. Lirboyo adalah representasi kuat pesantren tradisional NU. Ia memiliki otoritas moral yang besar, basis kultural yang luas, dan pengaruh keilmuan yang mengakar. Muktamar di Lirboyo berpotensi mengembalikan NU kepada suasana pesantren yang independen dan tidak mudah dikendalikan.
Maka pertarungan lokasi Muktamar sesungguhnya bisa dibaca sebagai pertarungan pengaruh.
Apakah NU akan kembali dipimpin oleh ruh pesantren? Ataukah NU akan semakin bergerak menjadi organisasi yang dikendalikan oleh elite struktural dan kepentingan politik?
Yang paling menyedihkan bukanlah perbedaan pendapat. Dalam NU, perbedaan adalah hal biasa. Yang mengkhawatirkan adalah apabila keputusan forum hanya dihormati ketika sesuai dengan keinginan elite, tetapi dipersoalkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan.
Ini akan menjadi preseden yang berbahaya.
Sebab kekuatan NU tidak terletak pada jabatan. Tidak terletak pada gedung. Tidak pula terletak pada kekuasaan.
Kekuatan NU terletak pada kepercayaan bahwa musyawarah harus dihormati dan keputusan forum harus dijunjung tinggi.
Jika keputusan yang telah diketuk dapat dianulir karena tekanan kelompok tertentu, maka pesan yang sampai kepada warga sangat jelas: forum hanyalah formalitas, sedangkan keputusan sesungguhnya ditentukan di tempat lain.
Dan apabila itu benar terjadi, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar lokasi Muktamar 2026. Yang sedang dipertaruhkan adalah marwah musyawarah.
Yang sedang dipertaruhkan adalah kewibawaan ulama. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan warga kepada organisasi yang selama satu abad berdiri di atas prinsip syura, tawadhu, dan penghormatan kepada keputusan jamaah.
NU didirikan bukan untuk menjadi milik kelompok tertentu.
NU juga bukan milik elite yang merasa paling berhak menentukan arah organisasi.
NU adalah milik jamaah, milik pesantren, milik para kiai, dan milik jutaan warga Nahdliyin.
Karena itu, pertanyaan yang kini bergema dari bawah bukan lagi: di mana Muktamar akan dilaksanakan?
Melainkan:
Apakah suara forum masih berdaulat?
Ataukah keputusan sebenarnya telah ditentukan sebelum sidang dimulai? (Gus Damas Alhasy/SN)