Dulu, NU dibangun di atas satu fondasi yang kokoh, yaitu kepemimpinan ulama.
Kata-kata atau dawuh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, atau restu Mbah Kholil Bangkalan bukan sekadar pendapat, tetapi menjadi rujukan dan penentu utama arah kebijakan dan perjuangan jam’iyah.
Saat itu, jabatan tunduk kepada ilmu. Kekuasaan tunduk kepada ulama.
Hari ini, warga NU menyaksikan sebaliknya. Hari ini betapa sekelompok elite yang duduk di jajaran tanfidziyah terlihat sangat dominan mengendalikan NU dibanding para ulama.
NU adalah organisasi ulama. Maka, otoritas tertinggi di organisasi ini seharusnya ada di tangan ulama, bukan di tangan pengurus.
Jika kemudian para elite jajaran pengurus tanfidziyah yang secara aturan adalah pelaksana program dan kebijakan organisasi justru menjadi pihak yang menentukan arah kebijakan dan relasi politik, lalu apa fungsi ulama.
Dalam persepsi publik, saat ini suara ulama khos dinilai semakin memudar, tidak powerful lagi dalam menentukan arah strategis NU. Fenomena inilah yang memunculkan kegelisahan di kalangan warga NU.
Kegelisahan tersebut muncul karena warga melihat bahwa ulama sepuh disowani dan dihormati hanya sebatas gimmick simbolik. Mereka disowani, dimintai doa restu, dan seolah ditempatkan pada posisi yang mulia, tetapi pengaruhnya terhadap keputusan-keputusan penting organisasi tidak lagi kuat.
Yang terjadi saat ini, pusat pengambilan keputusan bukan lagi pada ulama, tetapi lebih banyak berada di lingkaran elite organisasi yang memiliki akses kuat terhadap jaringan kekuasaan dan politik. Inilah yang disebut oligarki organisasi.
Persepsi semacam ini tidak boleh diabaikan. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar citra organisasi, melainkan kepercayaan warga nahdliyin terhadap NU; apakah NU tetap berdiri di atas marwah ulama atau di bawah ketiak oligarki organisasi tersebut.
NU memang tidak boleh alergi terhadap politik, pemerintah, maupun kerja sama dengan berbagai pihak. Namun ada garis yang harus dijaga. Kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak boleh membawa intervensi lebih kuat daripada otoritas dan keilmuan ulama.
NU lahir bukan untuk menjadi perpanjangan tangan siapa pun. NU didirikan agar ulama menjadi penuntun umat, bukan sekadar penghias panggung organisasi.
Karena itu, NU hari ini perlu melakukan refleksi. Keputusan-keputusan strategis seyogyanya harus benar-benar lahir dari musyawarah ulama yang independen tanpa dipengaruhi oleh dinamika para elite.
Jika NU kehilangan sentralitas ulama, yang hilang bukan hanya tradisi dan marwahnya. Yang terancam adalah identitas paling mendasar yang membuat NU dihormati selama satu abad lebih, yaitu ulama.
Tanpa ulama sebagai poros utama, NU berisiko menjadi organisasi yang hanya kuat secara struktur daripada secara ruh.
Dan ketika ruh itu memudar, yang tersisa hanyalah organisasi besar dengan nama besar, tetapi kehilangan sumber kewibawaan yang membuat jutaan nahdliyin rela taat dan berkhidmah. (SN)
Oleh: Gus Damas Alhasy, SS.