Suasana menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, terasa seperti perpaduan antara Lebaran dan perayaan 17 Agustus. Gegap gempita terasa di berbagai sudut.
Jamaah NU dari berbagai penjuru siap datang dengan antusiasme tinggi, membawa harapan, kecintaan, sekaligus kerinduan terhadap momentum besar organisasi yang secara historis bukan sekadar jam’iyyah, tetapi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia.
Muktamar NU memang selalu memiliki daya magnet yang luar biasa. Bukan hanya peserta dan penggembira yang bersiap. Warga sekitar arena Muktamar ikut menikmati denyut ekonominya. Pedagang makanan, minuman, pakaian, aksesori, atribut NU, hingga berbagai kebutuhan pengunjung mulai mempersiapkan dagangan. Rumah warga, gudang, bahkan bangunan sederhana yang masih layak ditempati pun berubah menjadi tempat akomodasi sementara bagi para pengunjung dan penggembira, atau yang lazim disebut romlah.
Tarif akomodasi di sekitar lokasi bahkan dikabarkan melonjak hingga puluhan juta rupiah untuk beberapa hari. Hotel-hotel pun penuh. Sebagian telah dibooking untuk kebutuhan peserta atau muktamirin.
Semua ini menunjukkan satu hal: NU bukan organisasi yang hidup di atas kertas. NU hidup di tengah masyarakat.
Jamaahnya nyata. Penggembiranya nyata. Ekonominya nyata. Militansinya nyata. Bahkan daya konsumsi dan daya geraknya mampu menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Muktamar.
Namun justru di tengah gegap gempita itu, muncul sebuah pertanyaan yang semakin sulit dihindari: setelah Muktamar selesai, apa yang benar-benar berubah bagi jamaah NU?
Jamaah Datang Membawa Harapan, Elite Pulang Membawa Kekuasaan?
Muktamar NU selalu menghabiskan energi yang sangat besar. Bukan hanya energi spiritual dan organisatoris, tetapi juga energi ekonomi yang tidak sedikit.
Jika seluruh biaya penyelenggaraan, mobilisasi, akomodasi, transportasi, konsumsi, logistik, pengamanan, dan berbagai kebutuhan pendukung dihitung secara keseluruhan, nilai ekonominya dapat mencapai angka yang sangat besar, ratusan milyar rupiah.
Tetapi pertanyaannya bukan sekadar berapa biaya yang dikeluarkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa return sosial-organisasional yang diterima jamaah NU setelah seluruh rangkaian Muktamar berakhir?
Jangan sampai Muktamar yang menghabiskan energi dan biaya luar biasa besar hanya menghasilkan perubahan struktur kepengurusan, pergantian figur, pembagian posisi, serta lahirnya elite-elite baru yang kemudian sibuk mempertahankan pengaruhnya.
Jangan sampai jamaah datang berbondong-bondong dengan semangat hubbul wathan dan kecintaan kepada NU, sementara di tingkat elite justru terjadi perebutan pengaruh, popularitas, posisi strategis, bahkan akses terhadap kekuasaan dan jabatan.
Jamaah berkorban untuk Muktamar, tetapi setelah Muktamar selesai, apakah Muktamar berkorban untuk jamaah?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai penghinaan terhadap NU. Pertanyaan ini lahir murni karena kecintaan terhadap NU.
NU Besar dalam Jumlah, Tetapi Belum Besar dalam Dampak
NU memiliki modal sosial yang luar biasa. Jumlah jamaahnya besar. Struktur organisasinya menjangkau hampir seluruh pelosok negeri. Pesantren NU tersebar di berbagai daerah. Madrasah, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, koperasi, badan usaha, hingga berbagai komunitas tumbuh di bawah atau dalam ekosistem NU.
Tetapi persoalannya besarnya jumlah jamaah tidak berbanding lurus dengan kualitas kehidupan jamaah.
Di bidang pendidikan tinggi, misalnya, NU masih menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar.
Generasi muda dari keluarga NU justru banyak yang memilih kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah, negeri, atau lembaga pendidikan lain karena pertimbangan mutu, fasilitas, sistem akademik, reputasi, dan prospek masa depan.
Ini bukan semata persoalan ideologi. Mahasiswa tidak kuliah berdasarkan identitas organisasi orang tuanya. Mereka memilih berdasarkan kualitas.
Dan di sinilah NU harus berani melakukan introspeksi mengapa basis jamaah NU yang demikian besar belum mampu dikonversi menjadi ekosistem pendidikan tinggi yang unggul?
Muhammadiyah telah menunjukkan bagaimana organisasi massa dapat membangun jaringan pendidikan tinggi yang kuat dan kompetitif. NU seharusnya tidak hanya bangga karena memiliki jamaah yang besar, tetapi juga mampu menjadikan kekuatan jamaah tersebut sebagai energi untuk membangun institusi pendidikan yang berkualitas.
Jangan sampai pasarnya NU, tetapi institusinya bukan NU.
Pesantren Bertahan Bukan Karena Sistem NU
Hal yang hampir sama terlihat di dunia pesantren. Banyak pesantren NU mampu bertahan dan berkembang bukan karena sebuah sistem pemberdayaan terintegrasi dari struktur besar NU, tetapi karena kemandirian para kiai, pengasuh, alumni, wali santri dan masyarakat di sekitarnya.
Pesantren tumbuh dengan kemampuan masing-masing. Ada yang kuat secara ekonomi. Ada yang mengembangkan unit usaha. Ada yang memiliki perguruan tinggi. Ada yang membangun sekolah. Ada yang mengembangkan pertanian. Ada pula yang mampu membangun jaringan alumni yang solid.
Pertanyaan yang patut diajukan adalah di mana grand design NU untuk mengintegrasikan seluruh potensi pesantren tersebut menjadi kekuatan ekonomi, pendidikan dan sosial yang lebih besar?
Kalau masing-masing pesantren harus berjuang sendiri-sendiri, lalu apa fungsi strategis organisasi sebesar NU dalam membangun ekosistem bersama?
Bidang Kesehatan dan Ekonomi?
Dalam layanan kesehatan, NU juga masih mempunyai pekerjaan rumah yang panjang. Demikian pula dalam pemberdayaan ekonomi. NU memiliki jutaan jamaah yang merupakan petani, pedagang, nelayan, pengusaha kecil, pekerja, profesional dan pelaku UMKM.
Bayangkan apabila kekuatan tersebut diorganisir dengan serius. Petani NU bisa mempunyai ekosistem perdagangan sendiri. Produk pesantren bisa memiliki rantai distribusi nasional. UMKM warga NU bisa memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, teknologi, pemasaran, hingga pasar. Koperasi NU bisa tumbuh kuat.
Rumah sakit dan klinik NU bisa dikembangkan secara profesional. Perguruan tinggi NU bisa dibangun menjadi pusat keunggulan. Pesantren bisa terkoneksi dalam satu ekosistem ekonomi.
Itulah seharusnya kekuatan organisasi massa terbesar: bukan hanya banyak orang yang memakai lambang yang sama, tetapi banyak orang yang kehidupannya berubah karena berada dalam ekosistem yang sama.
Muktamar Hanya Menghasilkan Pergantian Pengurus
Problem lain yang patut dikritisi adalah lemahnya kesinambungan program. Setiap periode kepengurusan semestinya melanjutkan program besar yang telah dirancang sebelumnya, mengevaluasi kekurangan, memperbaiki yang lemah, lalu memperbesar yang berhasil.
Namun jangan sampai terjadi pola Ketua baru datang, program baru dibuat. Ketua berganti, slogan berganti. Pengurus berganti, prioritas berganti. Akibatnya, NU seperti terus memulai dari titik nol.
Padahal organisasi sebesar NU membutuhkan grand design jangka panjang, bukan sekadar program lima tahunan yang bergantung pada siapa yang sedang menduduki kursi kepemimpinan. NU membutuhkan visi 25 tahun, bahkan 50 tahun.
Misalnya, pada 2030, berapa perguruan tinggi NU yang harus masuk kategori unggul? Berapa rumah sakit yang harus berdiri? Berapa pesantren yang harus memiliki kemandirian ekonomi? Berapa koperasi yang harus berkembang? Berapa juta jamaah yang harus memperoleh akses pembiayaan? Berapa hektare lahan pertanian yang bisa dikonsolidasikan? Berapa unit usaha jamaah yang harus naik kelas?
Berapa anak muda NU yang harus menjadi ilmuwan, profesional, teknokrat, pengusaha, diplomat, dokter, insinyur dan pemimpin dunia?
Itulah pertanyaan-pertanyaan strategis yang seharusnya dibawa ke Muktamar.
Bukan semata siapa yang menjadi Rais Aam. Bukan semata siapa yang menjadi Ketua Umum. Bukan pula siapa mendapatkan posisi apa.
Belajar dari Pemerintahan
Pola pergantian kepemimpinan NU semestinya tidak meniru kelemahan politik pemerintahan yang setiap pergantian pemimpin sering diikuti pergantian orientasi program. Dalam negara, pergantian presiden tidak seharusnya membuat seluruh pembangunan berhenti.
Demikian pula dalam NU. Ketua Umum hanyalah pemegang mandat untuk menggerakkan organisasi, bukan pemilik organisasi. NU bukan milik Ketua Umum. NU bukan milik Rais Aam. NU bukan milik PBNU. NU adalah milik umat dan jamaah.
Karena itu, program strategis NU harus menjadi milik organisasi, bukan milik figur. Siapa pun yang menjadi Ketua Umum harus melanjutkan agenda besar yang telah disepakati, bukan sibuk membangun monumen kepemimpinannya sendiri.
Kalau program bagus dari kepengurusan sebelumnya harus dihentikan hanya karena bukan dibuat oleh pengurus baru, maka NU akan terus berputar dalam lingkaran yang sama.
Jangan Tukar Idealisme NU dengan Kursi Kekuasaan
Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika energi elite organisasi lebih banyak terserap untuk perebutan pengaruh, popularitas, akses kekuasaan dan posisi strategis.
Apalagi jika jabatan-jabatan di luar organisasi—termasuk posisi komisaris di perusahaan negara—lebih menarik perhatian daripada bagaimana memperkuat lembaga pendidikan NU, meningkatkan kualitas pesantren, membangun rumah sakit, memperkuat ekonomi jamaah dan meningkatkan kesejahteraan warga NU.
Kalau elite NU terlalu sibuk mengejar posisi, siapa yang mengurus jamaah? Kalau para elite sibuk bertarung memperebutkan pengaruh, siapa yang mengurus petani NU? Kalau energi habis untuk konflik internal, siapa yang memikirkan perguruan tinggi NU?
Kalau forum-forum NU lebih ramai membahas siapa berseberangan dengan siapa, kapan kita membahas bagaimana anak-anak muda NU bisa mendapatkan pendidikan terbaik?
NU tidak kekurangan orang pintar. NU tidak kekurangan orang kaya. NU tidak kekurangan ulama. NU tidak kekurangan jamaah. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menyatukan semuanya menjadi kekuatan.
Hasil Muktamar: Harus “Legacy”, Bukan Sekadar “Leadership”
Muktamar ke-35 semestinya tidak hanya menjadi arena memilih pemimpin. Muktamar harus menjadi momentum untuk menentukan legacy.
Apa yang akan diwariskan kepada generasi NU berikutnya?
Apakah sepuluh perguruan tinggi NU yang masuk jajaran terbaik? Apakah jaringan rumah sakit NU yang profesional? Apakah bank atau lembaga keuangan yang benar-benar memberdayakan jamaah? Apakah koperasi petani NU yang mampu menembus pasar nasional? Apakah ekosistem ekonomi pesantren? Apakah pusat riset NU yang melahirkan inovasi? Apakah beasiswa jutaan anak muda NU?
Ataukah yang diwariskan hanya arsip keputusan Muktamar, foto bersama para elite, dan cerita tentang siapa memenangkan pertarungan politik organisasi?
Inilah saatnya NU mengubah paradigma: dari politik struktur menuju politik pelayanan; dari perebutan posisi menuju perebutan prestasi; dari kebanggaan atas jumlah jamaah menuju peningkatan kualitas kehidupan jamaah.
Jamaah Sudah Membuktikan Kesetiaannya
Ada satu hal yang tidak perlu diragukan: jamaah NU sudah membuktikan kesetiaannya.
Mereka datang ke Muktamar. Mereka membeli atribut. Mereka memenuhi arena. Mereka menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Mereka mengeluarkan biaya perjalanan. Mereka rela menjadi penggembira.
Mereka mengikuti pengajian. Mereka menghidupkan masjid dan pesantren. Mereka mempertahankan tradisi NU dari generasi ke generasi.
Sekarang giliran elite NU membuktikan kesetiaannya kepada jamaah. Jangan hanya meminta jamaah datang ketika Muktamar. Datanglah kepada jamaah ketika mereka kesulitan.
Datanglah kepada petani ketika harga gabah jatuh. Datanglah kepada pedagang kecil ketika modalnya sulit. Datanglah kepada pesantren ketika membutuhkan penguatan. Datanglah kepada mahasiswa ketika mereka membutuhkan beasiswa. Datanglah kepada sekolah ketika kualitas gurunya harus ditingkatkan.
Datanglah kepada masyarakat ketika layanan kesehatan mahal. Datanglah kepada anak muda NU ketika mereka membutuhkan lapangan kerja.
Karena ukuran keberhasilan NU bukanlah seberapa meriah Muktamarnya. Bukan pula seberapa banyak orang yang memenuhi arena. Bukan seberapa banyak elite yang tampil di panggung. Dan bukan pula seberapa besar pengaruh politik yang berhasil diperoleh. Ukuran keberhasilan NU adalah seberapa besar kehadirannya dirasakan dalam kehidupan jamaah.
Jamaah Menjadi Penonton di Rumahnya Sendiri
Muktamar adalah pesta besar jamaah NU. Tetapi jangan sampai jamaah hanya menjadi penonton. Jangan sampai jamaah datang membawa uang, tenaga dan loyalitas, sementara keputusan strategis organisasi hanya berputar di antara elite.
Jangan sampai gegap gempita Muktamar hanya menjadi pesta lima tahunan, sementara setelah lampu panggung dipadamkan, kehidupan jamaah kembali seperti semula.
NU memiliki modal sosial yang terlalu besar untuk sekadar menjadi organisasi yang sibuk dengan dirinya sendiri. NU memiliki jamaah yang terlalu besar untuk hanya dijadikan basis legitimasi. NU memiliki sejarah yang terlalu panjang untuk berhenti pada perebutan jabatan. Dan NU memiliki masa depan yang terlalu penting untuk dipertaruhkan oleh konflik elite.
Muktamar ke-35 seharusnya menjadi titik balik. Bukan sekadar memilih siapa yang memimpin NU lima tahun ke depan. Tetapi menentukan apakah NU akan terus menjadi organisasi yang besar karena jumlah jamaahnya, atau mulai menjadi organisasi yang besar karena dampaknya terhadap kehidupan jamaah.
Sebab pada akhirnya, jamaah tidak membutuhkan elite yang sekadar pandai berbicara tentang kebesaran NU. Jamaah membutuhkan NU yang mampu membuat kehidupan mereka lebih baik, lebih berdaya, lebih sejahtera, lebih berpendidikan, lebih sehat dan lebih bermartabat.
Dan mungkin inilah pertanyaan paling sederhana sekaligus paling menyakitkan untuk dibawa ke arena Muktamar: setelah 100 tahun lebih NU berdiri, sudah seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan oleh jamaah NU?
Jika pertanyaan itu belum bisa dijawab dengan data, prestasi dan karya nyata, maka gegap gempita Muktamar harus menjadi alarm.
NU tidak boleh hanya ramai ketika Muktamar. NU harus terasa manfaatnya setiap hari dalam kehidupan jamaah. Usai Muktamar, pertarungan memajukan jamaah justru harus dimulai. (Gus Damas Alhasy/SN)