Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1926 dari kegelisahan para ulama terhadap berbagai tantangan keagamaan, sosial, dan kebangsaan. Organisasi yang didirikan oleh para muassis seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Chasbullah, dan para ulama besar lainnya itu sejak awal dibangun bukan untuk mengejar kekuasaan politik, melainkan untuk menjaga aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, memelihara tradisi keilmuan Islam, menjaga persatuan umat, serta mengawal keutuhan bangsa Indonesia.
Namun di tengah perjalanan sejarahnya yang hampir satu abad, muncul kegelisahan dari sebagian warga nahdliyin yang melihat adanya perubahan orientasi dalam tubuh organisasi. Kritik tersebut semakin sering terdengar di berbagai forum, baik di tingkat akar rumput, pesantren, maupun media sosial. Mereka mempertanyakan apakah NU masih berjalan di atas cita-cita para pendirinya, atau justru telah berubah menjadi kendaraan bagi sebagian orang untuk meraih kepentingan duniawi.
Dari Khidmah Menjadi Ambisi Jabatan
Bagi sebagian kalangan, NU saat ini menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi NU tetap mengajarkan keikhlasan, pengabdian, dan perjuangan tanpa pamrih. Namun di sisi lain, tidak sedikit tokoh yang menjadikan atribut, jaringan, dan pengaruh NU sebagai batu loncatan menuju berbagai jabatan strategis.
Fenomena ini terlihat dari banyaknya tokoh yang setelah memiliki posisi penting di NU kemudian masuk ke gelanggang politik praktis, menjadi anggota DPR, DPD, kepala daerah, pejabat negara, komisaris BUMN, staf khusus, hingga berbagai posisi kekuasaan lainnya.
Tentu tidak semua keterlibatan warga NU dalam politik dapat dipandang negatif. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Bahkan dalam sejarahnya, banyak tokoh NU yang terlibat dalam pemerintahan demi memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa.
Namun kritik muncul ketika jabatan di NU tidak lagi dipandang sebagai amanah pelayanan, melainkan sebagai investasi politik. Ketika kursi organisasi dianggap sebagai tangga menuju kekuasaan yang lebih tinggi, maka orientasi perjuangan berpotensi bergeser dari khidmah menjadi ambisi.
Muktamar dan Isu Politik Uang
Salah satu kritik paling keras yang sering disampaikan oleh warga NU sendiri adalah dugaan maraknya praktik politik uang dalam proses pemilihan pengurus, baik di tingkat cabang, wilayah, maupun pusat.
Di kalangan aktivis NU, cerita tentang kandidat yang mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan pemilihan bukanlah hal baru. Bahkan istilah “wani piro” yang dalam bahasa Jawa berarti “berani bayar berapa” sering disebut sebagai sindiran terhadap praktik transaksional dalam kontestasi organisasi.
Berbagai cerita beredar terkait sepak terjang tim sukses yang bekerja menggalang dukungan, peserta konferensi yang difasilitasi penginapan mewah, hingga dugaan pemberian fasilitas tertentu kepada pemilik suara. Isu ini memang sulit diverifikasi secara hukum, namun keberadaannya terus menjadi bahan pembicaraan di kalangan nahdliyin.
Kondisi tersebut tentu sebuah penyimpangan serius dari tradisi para ulama terdahulu. Mereka menginginkan bahwa jabatan organisasi seharusnya diberikan kepada orang yang paling alim, paling amanah, dan paling siap berkhidmah, bukan kepada mereka yang paling kuat finansialnya.
Kyai dahulu mencari orang untuk diberi amanah. Sekarang banyak orang mencari amanah dengan segala cara.
Ketika NU Jadi Arena Perebutan Sumber Daya
Kritik lain yang berkembang adalah semakin kuatnya tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik di sekitar NU. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan jaringan yang sangat luas, NU memiliki daya tawar yang besar di hadapan pemerintah maupun dunia usaha.
Posisi strategis tersebut kemudian melahirkan berbagai perebutan pengaruh. Tidak sedikit warga NU yang mengeluhkan bahwa perhatian sebagian elite lebih banyak tersedot pada persoalan jabatan, proyek, akses ekonomi, konsesi usaha, hingga posisi-posisi strategis di pemerintahan dibandingkan pada penguatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.
Akibatnya muncul kesan bahwa NU telah berubah menjadi arena kompetisi kelompok-kelompok elite. Isu mengenai kursi menteri, jabatan komisaris, atau proyek ekonomi sering kali lebih ramai dibicarakan dibandingkan pengembangan pesantren, peningkatan kualitas pendidikan, atau pembinaan umat di tingkat bawah.
Kenyataan inilah yang memunculkan kekecewaan sebagian warga nahdliyin, terutama generasi muda yang masih memandang NU sebagai organisasi perjuangan para ulama.
Hilangnya Aura Keramat Organisasi Ulama
Bagi generasi NU yang tumbuh dengan kisah-kisah keteladanan para muassis, kegelisahan yang muncul bukan sekadar soal politik uang atau perebutan jabatan. Yang lebih mereka rasakan adalah hilangnya aura moral dan spiritual yang dahulu melekat pada organisasi ini.
NU pada masa lalu dikenal sebagai organisasi yang dihormati karena keberkahan para ulama dan ketulusan para pengurusnya. Para kyai berjuang membangun madrasah, pesantren, dan masyarakat tanpa mengharapkan imbalan materi.
Banyak warga NU yang merindukan masa ketika organisasi ini lebih identik dengan pengajian, bahtsul masail, dakwah, pendidikan, dan perjuangan sosial. Mereka merindukan sosok-sosok ulama yang berbicara dengan kekuatan ilmu dan akhlak, bukan dengan kekuatan modal dan jaringan politik.
Kritik yang muncul sesungguhnya berangkat dari rasa cinta. Sebagian besar pengkritik bukanlah orang yang membenci NU. Justru mereka adalah warga nahdliyin yang merasa memiliki organisasi tersebut dan berharap NU kembali kepada khittah perjuangannya.
Kembali ke Visi Para Muassis
Di tengah berbagai kritik tersebut, banyak kalangan meyakini bahwa NU masih memiliki modal sosial, keilmuan, dan spiritual yang sangat besar untuk melakukan pembenahan.
Tantangan terbesar NU saat ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Mampukah organisasi ini menjaga idealisme para pendirinya di tengah godaan politik dan ekonomi yang semakin besar?
Pertanyaan itu menjadi penting menjelang satu abad usia NU. Sebab sejarah telah menunjukkan bahwa organisasi besar tidak runtuh karena serangan dari luar, melainkan karena kehilangan ruh perjuangannya sendiri.
Bagi banyak warga nahdliyin, NU tidak boleh sekadar menjadi kendaraan menuju kekuasaan. NU harus kembali menjadi rumah besar para ulama, penjaga aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelayan umat, dan perekat bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh para muassisnya.
Kritik yang terus bermunculan hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin untuk melakukan introspeksi. Sebab organisasi yang besar bukanlah organisasi yang bebas dari kritik, melainkan organisasi yang mampu mendengar kritik dan memperbaiki dirinya.
Pada akhirnya, pertanyaannya adalah: apakah NU masih menjadi jam’iyah perjuangan yang dibangun atas dasar keikhlasan para ulama, ataukah perlahan berubah menjadi arena perebutan kepentingan yang semakin jauh dari cita-cita para pendirinya? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab oleh seluruh keluarga besar NU menjelang memasuki abad keduanya. (SN)
Oleh: Gus Damas Alhasy, SS.