𝘊𝘢𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘋𝘰𝘩𝘢, 𝘵𝘪𝘨𝘢 𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨 27 𝘈𝘨𝘶𝘴𝘵𝘶𝘴 2026
Udara Doha panas. Tapi yang membuat saya gelisah bukan cuaca.
Kenapa 27 Agustus? Ya, 27 Agustus 1628, pasukan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram menyerang Batavia (Jakarta) yang menjadi pusat VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie).
Saya membaca berita dari kampung. Ribuan orang bersiap bergerak ke Senayan. Mereka menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB. Mereka membawa lima tuntutan sebut saja 𝘗𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘛𝘶𝘯𝘵𝘶𝘵𝘢𝘯 𝘙𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵. PANTURA! Dua yang paling keras menggema: sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, dan hukum mati bagi koruptor.
Saya duduk di depan laptop, ribuan kilometer dari rumah, dan bertanya pada diri sendiri: kenapa harus Pati, lagi?
𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗕𝗕 𝗸𝗲 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘆𝗮𝗻
Ceritanya bermula sederhana. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Pati membuat rakyat marah. Mereka turun ke jalan, dan tidak berhenti sampai Bupati Pati saat itu, Sudewo, lengser dari kursinya.
𝘚𝘢𝘵𝘶 𝘬𝘢𝘣𝘶𝘱𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘬𝘦𝘤𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘵𝘶𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘣𝘶𝘱𝘢𝘵𝘪, 𝘥𝘢𝘯 𝘨𝘢𝘶𝘯𝘨𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘣𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘬𝘢𝘣𝘶𝘱𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘪𝘵𝘶 𝘴𝘢𝘫𝘢.
Daerah lain ikut bergerak. Satu demi satu kepala daerah di berbagai penjuru Indonesia membatalkan rencana kenaikan PBB di wilayahnya masing-masing. Bukan karena pemerintah pusat memerintahkan, tapi karena mereka tak ingin menjadi Sudewo berikutnya.
Yang lebih mengejutkan datang dari jauh. Sejumlah tokoh gerakan protes di Nepal, yang berujung pada jatuhnya pemerintahan di sana, mengaku terinspirasi oleh apa yang terjadi di Pati. Sebuah kabupaten kecil di pantai utara Jawa, ikut mewarnai gelombang politik di Asia Selatan. Ini bukan lagi cerita lokal, ini fenomena.
Buku 𝘓𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘙𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 karya Carne Ross punya jawabannya: gerakan semacam ini tak butuh pemimpin tunggal. Mereka bergerak organik, lahir dari kesamaan rasa, rasa diperlakukan tidak adil, rasa dikhianati oleh yang berkuasa. Media sosial jadi urat nadi yang menyalurkan kemarahan itu dari satu titik ke titik lain, tanpa komando, tanpa markas. Pati menyalakan korek. Anginnya yang membawa api ke mana-mana.
𝟭𝟲𝟬𝟬: 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗔𝗱𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗣𝗮𝘁𝗶 𝗠𝗲𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘁𝗮𝗿𝗮𝗺
Tapi saya percaya keberanian Pati bukan barang baru. Ini bukan tumbuh dalam semalam, melainkan tertanam dalam tanah, empat abad lamanya.
Tahun 1600, Kadipaten Pati dipimpin Adipati Pragola I, putra Ki Ageng Panjawi, pendiri pertama Pati. Ia merasa Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam, telah mengambil sesuatu yang tak semestinya: kehormatan keluarganya. Pragola I pun mengangkat senjata. Pasukannya menaklukkan sejumlah wilayah di utara Pegunungan Kendeng, hingga Panembahan Senopati harus mengirim putranya sendiri, Mas Jolang, untuk meredam pemberontakan itu. Dalam versi babad, Pragola bahkan menantang perang tanding tiga hari melawan Senopati sendiri, dua orang yang menurut cerita masih bersaudara, sama-sama sakti, sampai akhirnya Pragola gugur.
Dua puluh tujuh tahun kemudian, sejarah berulang. Adipati Pragola II, generasi berikutnya dari Pati, kembali mengangkat senjata, kali ini melawan Sultan Agung, raja Mataram yang paling agung sepanjang sejarah kerajaan itu. Ia gugur pada 4 Oktober 1627.
Dua adipati, dua generasi, dua kali kalah. Tapi dua kali pula mereka membuktikan satu hal: Pati tak pernah tunduk diam-diam pada kekuasaan yang dianggap tidak adil, meski tahu risikonya adalah kekalahan.
𝗞𝗮𝗷𝗲𝗻, 𝗔𝗯𝗮𝗱 𝗸𝗲-𝟭𝟴: 𝗣𝗲𝗿𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗻𝘆𝗶
Kalau perlawanan Pragola adalah perlawanan senjata, satu abad berselang Pati kembali melawan, kali ini dengan cara yang jauh lebih sunyi: gagasan.
Di Kajen, hiduplah seorang ulama bernama Syekh Ahmad Mutamakkin, dikenal juga sebagai Mbah Cebolek. Ia menimba ilmu tasawuf hingga ke Timur Tengah, lalu pulang membawa pemikiran yang oleh sebagian ulama istana dianggap menyimpang, terutama caranya menafsirkan ajaran lewat kisah Dewa Ruci dan Bima Suci, yang dianggap kelewat batas oleh kalangan ortodoks keraton.
Sekitar tahun 1725, pada masa pemerintahan Amangkurat IV di Kartasura, Mutamakkin diadili. Ratusan orang, termasuk puluhan tokoh dan ulama, dikumpulkan untuk mengadilinya. Sebagian menuntut hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Persidangan itu diabadikan dalam naskah keraton berjudul 𝘚𝘦𝘳𝘢𝘵 𝘊𝘦𝘣𝘰𝘭𝘦𝘬. Untungnya sang raja tidak asal percaya, ia mengutus telik sandi untuk menyelidiki lebih jauh sebelum menjatuhkan vonis. Mutamakkin akhirnya selamat dari hukuman pancung, meski harus menanggung getirnya diseret jauh dari desanya, hanya karena berpikir berbeda dari kemapanan agama versi istana.
𝘗𝘢𝘵𝘪, 𝘴𝘦𝘬𝘢𝘭𝘪 𝘭𝘢𝘨𝘪, 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘯𝘪 𝘣𝘦𝘳𝘱𝘪𝘬𝘪𝘳 𝘭𝘢𝘪𝘯, 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨 𝘢𝘬𝘪𝘣𝘢𝘵𝘯𝘺𝘢.
𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗮𝘁𝗶 𝗸𝗲 𝗦𝗮𝘄𝗮𝗵𝗹𝘂𝗻𝘁𝗼: 𝗠𝗲𝗻𝗼𝗹𝗮𝗸 𝗧𝘂𝗻𝗱𝘂𝗸 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗷𝗮𝗷𝗮𝗵
Lalu datang zaman kolonial. Dan lagi-lagi benih perlawanan tumbuh dari tanah yang sama, kali ini menyebar dari Blora ke seantero eks-Karesidenan Pati.
Samin Surosentiko, lahir dari trah bangsawan Ponorogo, memimpin gerakan yang kelak dikenal sebagai Saminisme atau Sedulur Sikep. Caranya melawan sungguh sederhana namun radikal untuk zamannya: menolak membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda, menolak menyetor hasil panen ke lumbung desa, menolak tunduk pada aturan yang dianggap tidak adil. Perlawanan tanpa kekerasan, jauh sebelum istilah 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘴𝘰𝘣𝘦𝘥𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 populer di dunia.
Belanda gerah. Pada 8 November 1907, Samin Surosentiko bersama delapan pengikutnya ditangkap dan dibuang ke Sawahlunto, Sumatera Barat, dipekerjakan paksa di tambang batu bara. Ia tak pernah kembali ke tanah Jawa. Ia wafat dalam pengasingan, menurut sebagian besar catatan sejarah sekitar tahun 1914, jauh dari rumah, namun ajarannya tetap hidup dan menyebar ke Pati, Rembang, Bojonegoro, hingga hari ini, lebih dari satu abad kemudian.
𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗣𝗮𝘁𝗶?
Adipati Pragola melawan kekuasaan Mataram di ranah politik. Kiai Mutamakkin melawan kemapanan di ranah agama. Samin Surosentiko melawan penindasan di ranah ekonomi kolonial. Dan kini, di 2026, AMPB melawan ketidakadilan di ranah hukum dan tata kelola negara.
Empat zaman, empat medan, satu benang merah.
Ibnu Khaldun, sejarawan besar Islam abad ke-14, punya istilah untuk ini: 𝘢𝘴𝘢𝘣𝘪𝘺𝘺𝘢𝘩, ikatan solidaritas kolektif yang lahir dari rasa senasib, yang mampu menggerakkan sekelompok manusia melampaui kepentingan pribadi mereka. Masyarakat Pati, secara sosiologis, tampak mewarisi asabiyyah itu lintas generasi, bukan diajarkan di kelas sejarah, tapi mengalir dalam cerita rakyat, dalam ziarah ke makam Kajen, dalam dongeng tentang Mbah Suro yang dipercaya tak pernah benar-benar mati.
Inilah yang oleh Carne Ross disebut gerakan tanpa pemimpin tunggal, organik, lahir dari kesamaan emosi dan aspirasi, bukan komando dari atas. Persis seperti yang terjadi ketika protes PBB di Pati menjalar ke seluruh Indonesia, bahkan menyeberang ke Nepal.
𝗨𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘀𝗮, 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝗴𝗮𝗻𝗴𝗶
Sekarang, 27 Agustus 2026 tinggal tiga hari lagi. Massa dari Pati dan daerah lain akan menggeruduk Senayan.
Saya tidak akan membahas taktik atau kepentingan politik di baliknya, itu bukan urusan saya di sini. Tapi saya ingin bertanya, sesederhana mungkin.
Adakah yang benar-benar tidak setuju bila aset hasil korupsi dirampas kembali untuk rakyat? Adakah yang benar-benar keberatan bila hukum ditegakkan seberat-beratnya bagi mereka yang mencuri uang rakyat?
Kalau jawabannya tidak ada, atau nyaris tidak ada, maka penguasa semestinya menyikapi tuntutan ini bukan dengan pentungan atau gas air mata, melainkan dengan telinga yang terbuka. Dan bagi siapa pun yang datang bukan untuk menyuarakan aspirasi, melainkan menunggangi kericuhan demi kepentingan sesaat, sadarlah, bahwa Pati tidak pernah berjuang untuk kekacauan. Pati berjuang untuk keadilan.
𝘌𝘮𝘱𝘢𝘵 𝘢𝘣𝘢𝘥 𝘭𝘢𝘭𝘶 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘬𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘸𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘵𝘢𝘳𝘢𝘮. 𝘚𝘢𝘵𝘶 𝘢𝘣𝘢𝘥 𝘭𝘢𝘭𝘶 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘥𝘪𝘣𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘉𝘦𝘭𝘢𝘯𝘥𝘢. 𝘛𝘢𝘱𝘪 𝘬𝘢𝘭𝘪 𝘪𝘯𝘪, 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘴𝘦𝘯𝘥𝘪𝘳𝘪𝘢𝘯, 𝘥𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘮𝘪𝘯𝘵𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘢𝘬𝘩𝘵𝘢, 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘬𝘦𝘢𝘥𝘪𝘭𝘢𝘯.
Dari Doha, tiga hari menjelang 27 Agustus, saya menulis ini bukan sebagai provokasi. Saya menulis ini sebagai pengingat: bahwa tanah yang melahirkan pemberontak, sejatinya adalah tanah yang paling rindu pada keadilan.
𝘚𝘶𝘴𝘪𝘭𝘰 𝘊𝘢𝘩𝘺𝘰𝘯𝘰
𝘋𝘰𝘩𝘢, 24 𝘈𝘨𝘶𝘴𝘵𝘶𝘴 2026