JOMBANG — Menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026, muncul narasi yang semakin mencuri perhatian: “La Miftaha wa La Yahya” — tidak KH Miftachul Akhyar dan tidak KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), “Say No to Miftah and to Yahya”.
Narasi ini dapat dibaca lebih jauh dari sekedar penolakan terhadap dua nama. Ia mencerminkan kejenuhan terhadap konflik elite PBNU dan keinginan sebagian Nahdliyin agar Muktamar menghadirkan babak kepemimpinan baru.
Dari Konflik Elite Menjadi Aspirasi Perubahan
Konflik antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU mencapai titik serius setelah Syuriyah PBNU mengambil keputusan memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Gus Yahya menolak keputusan tersebut, dan polemik kemudian berkembang menjadi perdebatan tentang kewenangan, prosedur, dan legitimasi organisasi.
Persoalannya lalu bukan lagi sekedar hubungan dua tokoh. Konflik elite ikut menguras energi jam’iyyah dan memunculkan pertanyaan di tingkat bawah: sampai kapan NU harus berkutat dengan pertarungan di pucuk pimpinan?
Dalam konteks itu, “La Miftaha wa La Yahya” dapat dibaca sebagai pesan sederhana: cukup sudah. Sebagian warga ingin Muktamar menjadi jalan keluar, bukan sekadar arena mengulang pertarungan lama.
Muktamar Harus Menjadi Jalan Keluar
Muktamar ke-35 memikul beban lebih besar daripada sekadar pergantian pengurus. Ia harus menjadi momentum mengembalikan ketenangan, kepercayaan, dan persatuan NU.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan siapa yang menang, tetapi apakah NU akan mengulang pertarungan lama atau membuka ruang bagi kepemimpinan baru yang mampu menjadi jembatan antarkelompok.
“La Miftaha” dan “La Yahya”
“La Miftaha” muncul dari kritik terhadap dinamika kepemimpinan Syuriyah, sementara “La Yahya” merefleksikan evaluasi terhadap kepemimpinan Tanfidziyah. Keduanya berangkat dari konteks berbeda, tetapi bertemu pada satu kegelisahan: NU jangan kembali terjebak dalam konflik elite yang sama.
Perbedaan pandangan dalam NU adalah hal wajar. Yang menjadi masalah ketika perbedaan berubah menjadi konflik terbuka dan menggerus kepercayaan warga. Karena itu, ukuran kepemimpinan berikutnya semestinya bukan siapa yang paling kuat bertahan, melainkan siapa yang paling mampu menyatukan dan menenangkan NU.
Bukan Sekadar Anti-Figur
“La Miftaha wa La Yahya” tidak harus dibaca sebagai gerakan membenci dua tokoh. Lebih dalam dari itu, ia adalah sinyal kejenuhan terhadap pola politik yang terlalu berpusat pada elite.
Nahdliyin membutuhkan pemimpin yang mampu mengurus persoalan nyata: pendidikan, pesantren, ekonomi umat, dakwah, regenerasi ulama, dan kebangsaan. Karena itu, Muktamar seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “siapa yang tidak dipilih”, tetapi bergerak menuju pertanyaan “pemimpin seperti apa yang dibutuhkan NU?”
Pertaruhan Kultur NU
Munculnya narasi ini dalam percakapan sejumlah tokoh senior Nahdliyin menunjukkan bahwa problem NU tidak cukup diselesaikan dengan mengganti figur. Yang harus berubah adalah kultur kepemimpinannya.
Jika orang berganti tetapi pola konflik, transaksi, dan perebutan pengaruh tetap sama, Muktamar hanya memindahkan masalah ke periode berikutnya.
Jangan Korbankan NU untuk Konflik Elite
NU terlalu besar untuk terus dipertaruhkan dalam persaingan elite. Ketika pusat gaduh, daerah ikut gelisah; ketika legitimasi diperdebatkan, kepercayaan warga ikut terkikis.
Karena itu, Muktamar ke-35 harus menjadi rekonsiliasi institusional, bukan sekadar rekonsiliasi personal.
Jangan Berhenti pada Slogan
Jika “La Miftaha wa La Yahya” benar-benar merupakan ekspresi kejenuhan, ia harus diterjemahkan melalui Muktamar yang demokratis, tertib, dan beradab.
Jangan sampai menolak politik lama tetapi melahirkan politik baru yang sama. NU tidak hanya membutuhkan pemimpin yang “bukan mereka”, tetapi pemimpin yang mampu menyatukan semua kelompok.
Muktamar: Memilih Arah, Bukan Sekadar Nama
Muktamar ke-35 datang ketika NU memasuki abad kedua. Yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa Rais Aam dan Ketua Umum berikutnya, melainkan arah NU setelah melewati periode penuh ketegangan.
“La Miftaha wa La Yahya” boleh jadi hanya slogan. Tetapi jika benar lahir dari kejenuhan warga, para elite NU patut membacanya sebagai alarm: Nahdliyin menginginkan kepemimpinan yang lebih teduh, solid, dan mampu merawat persatuan. (SN,)
Gus Damas Alhasy, SS.