Dinamika di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) kembali memanas. Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang beredar luas menyebutkan bahwa Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, bersama dua wakilnya meminta KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari. Jika tidak, menurut risalah itu, akan ada langkah pemecatan.
Apa Sumber Permintaan Mundur?
-
Risalah Rapat Harian Syuriah
-
Rapat berlangsung pada 20 November 2025 di Hotel Aston City, Jakarta, dan dihadiri 37 dari 53 anggota Pengurus Harian Syuriah PBNU.
-
Risalah ditandatangani langsung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
-
Dalam keputusan, disebutkan bahwa Gus Yahya “harus mengundurkan diri … dalam waktu 3 (tiga) hari” sejak keputusan diterima.
-
Jika tidak mundur, rapat menyatakan akan “memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.”
-
-
Alasan Permintaan
Ada beberapa poin yang menjadi dasar desakan tersebut:
- Narasumber Zionisme: Risalah menyoroti keterlibatan narasumber yang disebut “terkait dengan jaringan Zionisme internasional” dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU. Rapat menilai hal ini “melanggar nilai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah” dan “bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.”
- Peraturan Organisasi: Menurut rapat, keputusan tersebut sesuai dengan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat bagi fungsionaris yang “mencemarkan nama baik perkumpulan.”
- Tata Kelola Keuangan: Risalah juga menyinggung adanya indikasi pelanggaran tata kelola keuangan PBNU, yang menurut rapat mungkin melanggar hukum syara’, anggaran rumah tangga NU, dan peraturan perkumpulan.
-
Reaksi Internal PBNU
- Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), meminta agar para pengurus dan warga NU tetap tenang. Dia menekankan bahwa apa yang terjadi adalah “dinamika organisasi” dan meminta untuk mempercayakan penyelesaian pada mekanisme Syuriah.
- Gus Ipul juga menyerukan agar pengurus di tingkat PBNU, PWNU, hingga ranting tidak memperkeruh suasana dan menjaga ukhuwah.
Implikasi dan Isu Sensitif
- Isu Zionisme: Tuduhan mengundang narasumber “jaringan Zionisme internasional” sangat sensitif, terutama dalam konteks organisasi Islam seperti NU. Ini menjadi alasan kuat yang dikemukakan dalam risalah rapat sebagai dasar pemakzulan.
- Legitimasi Kepemimpinan: Jika Gus Yahya mundur atau dipecat, ini akan menjadi guncangan besar dalam struktur kepemimpinan NU, mengingat posisinya sebagai Ketum PBNU sangat strategis.
- Tata Kelola Organisasi: Kritik terhadap keuangan PBNU membuka pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga tertinggi NU.
- Risiko Polarisasi: Desakan publik semacam ini bisa menimbulkan polarisasi di kalangan pengurus dan warga NU, apalagi jika tidak dikelola dengan bijak.
Analisis Dampak Jangka Panjang
1. Dampak Internal Organisasi NU
a. Polarisasi Kepengurusan Syuriah dan Tanfidziyah
- Jika Gus Yahya mundur atau dipecat, kemungkinan konsolidasi pengurus PBNU akan kembali diuji. Pengurus Syuriah (dewan ulama) yang mendorong pengunduran bisa merasa menang, tapi kubu pendukung Gus Yahya mungkin tidak menerima begitu saja, apalagi dia terpilih dalam Muktamar PBNU 2021-2026.
- Ini bisa memicu konflik internal jangka panjang, bukan sekadar pergantian figur, tetapi soal arah kepemimpinan dan visi organisasi (tata kelola, ideologi, hubungan politik).
b. Ketidakstabilan Kepemimpinan
- Pergantian di tengah periode 2021-2026 akan menimbulkan kesan keguncangan. Anggota NU (tingkat wilayah, cabang, ranting) mungkin khawatir akan kontinuitas program-program konsolidasi, reformasi internal, dan agenda strategis PBNU.
- Jika pemecatan dilakukan tanpa musyawarah yang lebih luas, bisa menurunkan legitimasi kepemimpinan yang baru, terutama di mata kalangan ulama yang punya pengaruh besar dalam struktur NU.
c. Kredibilitas Tata Kelola & Akuntabilitas
- Karena dalam risalah rapat disinggung soal “indikasi pelanggaran tata kelola keuangan” PBNU. detikcom Jika tuduhan ini menjadi lebih terbuka, maka isu transparansi dan akuntabilitas PBNU bisa menjadi sorotan publik dan internal.
- Jika pemecatan berjalan, ini bisa jadi momentum reformasi struktural: pengurus baru mungkin dipaksa memperbaiki sistem keuangan, audit internal, dan mekanisme pengawasan. Itu bisa positif — tapi sebaliknya, jika tidak ditangani dengan baik bisa memperburuk citra NU.
2. Dampak Ideologis & Nilai
a. Isu Identitas Organisasi (Ahlussunnah & Islam Nusantara)
- Salah satu poin dalam risalah adalah “melanggar nilai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.” Jika konflik ini dipersepsikan sebagai revolusi nilai, bisa memicu perdebatan lebih luas di kalangan NU tentang arah teologis dan identitas ideologis organisasi.
- Kubu tradisionalis mungkin melihat momen ini sebagai peluang untuk memperkuat interpretasi konservatif atas nilai-nilai NU, sementara pendukung modernisasi bisa menyoroti perlunya reformasi agar NU lebih adaptif terhadap zaman.
b. Hubungan Internasional & Moderasi
- Gus Yahya dikenal sebagai tokoh yang aktif di ranah internasional dan perdamaian (termasuk isu Israel-Palestina) menurut beberapa analisis pemikirannya.
- Jika dia digeser, ada risiko bahwa suara NU di panggung global (atau setidaknya narasi moderat / perdamaian) bisa melemah, tergantung siapa penggantinya dan apakah mereka memiliki visi serupa.
3. Dampak Politik & Hubungan dengan Partai
a. Hubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Ada catatan konflik antara PBNU dan PKB: setelah Gus Yahya terpilih, ada ketegangan terkait dukungan dan hubungan politik.
- Jika kepemimpinan PBNU berubah, PKB bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di NU kembali, atau sebaliknya, bisa semakin menjauh tergantung arah pengurus baru.
b. Posisi NU dalam Politik Nasional
- Dalam beberapa pernyataannya, Gus Yahya menegaskan bahwa “NU tidak boleh berkonsolidasi sebagai identitas politik.”
- Pergantian kepemimpinan bisa menggeser strategi politik NU: apakah akan tetap menjaga jarak dari identitas politik semata, atau lebih aktif dalam politik (misalnya melalui tekanan pada partai, dukungan kebijakan, atau kolaborasi politik).
- Jika NU menjadi lebih politis lagi, ada risiko polarisasi sosial karena NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar dan sangat berpengaruh; sebaliknya, jika jadi semakin non-politik, NU bisa kehilangan leverage dalam kebijakan nasional.
4. Risiko Reputasi dan Kepercayaan Publik
- Proses pemecatan atau desakan mundur yang bersifat internal tapi bocor ke publik (seperti yang sekarang terjadi) bisa merusak persepsi publik bahwa NU sebagai organisasi “ulama besar” selalu damai, musyawarah, dan harmonis.
- Jika publik menilai ini sebagai konflik kekuasaan alih-alih urusan nilai teologis atau tata kelola, citra NU bisa tercoreng sebagai institusi yang tidak stabil.
- Sebaliknya, jika proses dilakukan dengan transparan, dengan musyawarah ulama dan mekanisme legitimasi yang jelas, ini bisa memperkuat persepsi bahwa NU memang bisa berbenah dan berevolusi.
5. Peluang untuk Reformasi dan Konsolidasi
- Krisis ini bisa menjadi momentum reformasi besar di PBNU: pengurus baru bisa memasukkan kultur audit, transparansi, dan peraturan internal yang lebih ketat.
- Bisa menjadi ajang penyegaran kepemimpinan: mungkin muncullah figur-figur ulama muda atau lebih progresif yang punya visi kuat untuk modernisasi NU, tanpa meninggalkan akar tradisional.
- Jika diselesaikan dengan baik, konsolidasi internal setelah pergantian bisa memperkuat posisi NU dalam menghadapi tantangan zaman (digitalisasi, globalisasi, isu sosial-politik), sebagaimana visi konsolidasi yang sering disampaikan Gus Yahya sendiri.
- Dari sisi publik, respon positif terhadap penyelesaian internal bisa memperkuat kepercayaan warga NU bahwa organisasi ini adaptif dan bisa menjaga integritas meski ada konflik.
Risiko Utama yang Perlu Diwaspadai
- Jika konflik tidak diselesaikan dengan jalan musyawarah ulama dan mekanisme organisasi: potensi splinter (perpecahan) di internal NU bisa meningkat.
- Jika proses pemecatan dianggap sebagai “politik kekuasaan” daripada penegakan nilai, hal ini bisa melemahkan kewibawaan Syuriah PBNU di mata sebagian warga NU.
- Jika penggantinya tidak mampu menyatukan berbagai faksi atau tidak punya kapabilitas manajerial, risiko manajemen organisasi ke depan bisa makin sulit (penggalangan dana, kaderisasi, legitimasi di mata umat).
Desakan pengunduran atau pemecatan Gus Yahya bukan hanya persoalan figur, tetapi menyentuh tema struktural penting: nilai-nilai ideologis, tata kelola organisasi, dan posisi politik NU.
Ada risiko signifikan (instabilitas internal, polarisasi, reputasi), tapi juga peluang besar untuk reformasi dan pembaruan yang memperkuat NU sebagai organisasi keagamaan yang modern, berintegritas, dan relevan.
Bagaimanapun, hasil jangka panjang sangat bergantung pada bagaimana proses ini ditangani: apakah dengan musyawarah yang sehat, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap kepentingan keumatan — atau lewat konflik kekuasaan yang merusak kepercayaan dan persatuan. (SN)