Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo semestinya menjadi terobosan penting untuk mengatasi persoalan klasik bangsa: gizi anak dan ketahanan pangan keluarga miskin.
Namun, alih-alih dipuji sebagai solusi, dalam waktu singkat program ini justru menuai kritik tajam: laporan keracunan massal, protes mitra dapur yang merugi, hingga tuduhan kuat bahwa MBG telah bergeser dari program sosial menjadi “proyek politik” bagi-bagi kue kekuasaan.
Skala Besar, Kontrol Rapuh
MBG sejak awal memang dirancang dengan skala raksasa: puluhan juta penerima manfaat tersebar di ribuan sekolah, puskesmas, hingga komunitas. Polanya sederhana: pemerintah menunjuk ribuan “mitra dapur” lokal untuk memasak dan mendistribusikan makanan setiap hari.
Namun desain ini punya risiko besar. Kontrol kualitas yang seharusnya ketat menjadi rapuh karena pengawasan dilakukan secara desentralisasi. Banyak dapur belum bersertifikasi standar keamanan pangan, tetapi tetap dipaksakan beroperasi.
Akibatnya, gangguan kecil di satu titik dapur bisa memicu bencana kesehatan massal. Dan itulah yang terjadi: laporan keracunan dari berbagai daerah—dengan ribuan siswa sakit dan sebagian harus dirawat—muncul berulang.
Tata Kelola yang Buram
Kritik lebih serius datang dari aspek tata kelola. Mekanisme penunjukan mitra dapur dinilai tidak transparan. Sejumlah lembaga antikorupsi menyoroti dugaan adanya praktik mark-up, keterlambatan pembayaran, bahkan monopoli oleh kelompok atau individu yang dekat dengan lingkaran politik.
Di sejumlah daerah, mitra mengaku merugi karena pembayaran tak kunjung cair. Ada pula kabar bahwa mitra tertentu justru mendapat porsi proyek besar karena afiliasi politik, sementara kelompok lain tersisih. Jika benar, ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan tanda bahwa program sosial bertransformasi menjadi instrumen patronase politik.
Kritik Akademis dan Kualitas Menu
Dari sisi substansi gizi, para ahli juga angkat bicara. Menu MBG kerap tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak sekolah, bahkan terkesan asal. Ada laporan anak-anak diberi burger atau spageti—makanan yang tidak semua cocok dengan lidah maupun standar gizi lokal.
Alih-alih mendukung kesehatan, menu seragam semacam itu berpotensi membuat anak enggan makan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal.
Padahal, masalah gizi kronis di Indonesia seperti stunting menuntut pendekatan yang lebih serius, berbasis pangan lokal, serta melibatkan ahli gizi di tiap daerah.
Politik di Balik Dapur
Yang paling berbahaya adalah ketika publik mulai melihat MBG bukan sebagai program kesejahteraan, melainkan sebagai proyek politik. Narasi bahwa MBG dijadikan ajang “balas budi” kepada pendukung Pemilu semakin kuat, terlebih dengan banyaknya laporan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra.
Jika persepsi ini dibiarkan, maka bukan hanya kepercayaan publik yang runtuh. MBG juga akan kehilangan legitimasi moral sebagai program pro-rakyat. Anak-anak yang seharusnya terlindungi justru menjadi korban politik dapur.
Menyelamatkan Niat Baik
Harus diakui, MBG lahir dari niat baik: memastikan setiap anak Indonesia bisa makan bergizi setiap hari. Namun niat baik saja tidak cukup. Untuk menyelamatkan program ini dari kehancuran, ada tiga langkah mendesak:
- Transparansi penuh. Pemerintah wajib membuka daftar lengkap mitra dapur, nilai kontrak, serta alur pembayaran. Publik berhak tahu siapa yang mengelola uang rakyat dan bagaimana kualitasnya.
- Audit independen. BPOM, BPK, dan lembaga antikorupsi harus turun tangan mengaudit baik aspek gizi maupun keuangan. Setiap kasus keracunan harus ditelusuri sampai tuntas, dengan konsekuensi hukum bagi pelaku kelalaian atau manipulasi.
- Perbaikan desain. Menu harus berbasis pangan lokal dan dirancang ahli gizi, bukan sekadar kemampuan dapur. Mekanisme pembayaran harus berbasis kinerja, bukan lobi politik.
Presiden Prabowo perlu segera menyelamatkan MBG dari nasib buruk: niat luhur yang berubah jadi skandal publik. Sebab, ketika anak-anak jatuh sakit, ketika dapur rakyat merugi, dan ketika rakyat mencurigai adanya bagi-bagi kepentingan, maka program sebesar ini kehilangan makna.
Makan bergizi bukan sekadar soal kenyang, tapi soal martabat bangsa. Jangan biarkan MBG hanya jadi catatan pahit dalam sejarah awal pemerintahan. (SN)
Penulis: Gus Damas Alhasy, SS.