Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026, bukan sekadar agenda rutin lima tahunan. Forum ini akan menentukan arah perjalanan NU pada masa ketika tantangan organisasi semakin kompleks. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar figur yang dikenal luas, melainkan pemimpin yang memiliki rekam jejak, kapasitas, integritas, kemandirian dan visi yang mampu menjawab perubahan zaman. Salah satu figur yang memenuhi sejumlah kriteria tersebut adalah KH Marsudi Syuhud.
Besarnya NU harus diimbangi dengan kualitas kepemimpinan yang sepadan. NU hari ini bersentuhan dengan pendidikan, pesantren, ekonomi umat, dakwah digital, kehidupan sosial, kebangsaan, bahkan isu perdamaian dan hubungan internasional. Pemimpin NU lima tahun ke depan karena itu harus mampu berdiri di dua ruang sekaligus: kokoh dengan tradisi keulamaan dan pesantren, tetapi terbuka terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, masyarakat dan dunia global.
KH Marsudi Syuhud memiliki kombinasi modal tersebut. Ia dikenal sebagai ulama dan tokoh nasional dengan pengalaman organisasi, kapasitas akademik, perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren serta jejaring yang luas. Kombinasi inilah yang membuat sosoknya relevan untuk dipertimbangkan dalam kepemimpinan PBNU 2026–2031.
Kepemimpinan yang Dibutuhkan NU
Salah satu kebutuhan paling mendesak NU adalah kepemimpinan yang mampu merawat persatuan. Organisasi sebesar NU memiliki banyak kelompok, latar belakang dan kepentingan. Perbedaan adalah keniscayaan, tetapi perbedaan tidak boleh berubah menjadi konflik yang menghabiskan energi organisasi.
Dalam situasi seperti itu, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok menjadi sangat penting. Pengalaman KH Marsudi berinteraksi dengan ulama, pemerintah, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi keagamaan dan komunitas internasional dapat menjadi modal untuk membangun kepemimpinan yang lebih dialogis dan inklusif.
NU juga memerlukan pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara kemitraan dan independensi. Hubungan dengan pemerintah penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi NU tetap harus memiliki posisi moral yang kuat dan tidak kehilangan kemandirian sebagai organisasi kemasyarakatan.
Prinsipnya sederhana: bekerja sama ketika kerja sama menghadirkan kemaslahatan, sekaligus tetap berani menyampaikan kritik dan pandangan ketika kepentingan umat, bangsa dan nilai-nilai organisasi membutuhkannya. Karakter seperti ini penting agar NU tetap dihormati, bukan hanya karena besar jumlah warganya, tetapi karena kuat marwah dan sikap moralnya.
Tantangan berikutnya adalah kemandirian. NU memiliki modal sosial yang luar biasa: pesantren, lembaga pendidikan, kader, jamaah, jaringan usaha dan sumber daya manusia. Persoalannya adalah bagaimana seluruh potensi itu dikonsolidasikan menjadi kekuatan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi warga Nahdliyin.
Di bidang ini, pengalaman KH Marsudi menjadi salah satu kekuatannya. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren). Kiprahnya dalam pengembangan ekonomi pesantren juga mendapat penghargaan “Tokoh Penggerak Koperasi Utama” dari Dekopin.
Rekam jejak tersebut memberi gambaran bahwa pemberdayaan ekonomi bukan sekadar wacana. NU membutuhkan perspektif seperti ini agar kekuatan pesantren dan warga tidak hanya menjadi modal sosial, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.
Di sisi lain, NU perlu semakin kuat di panggung internasional. Dunia membutuhkan model Islam Indonesia yang damai, moderat dan mampu membangun dialog. NU memiliki tradisi dan pengalaman panjang untuk memainkan peran itu, tetapi membutuhkan pemimpin yang mempunyai jejaring serta pengalaman komunikasi global.
KH Marsudi memiliki pengalaman dalam forum-forum perdamaian internasional, termasuk keterlibatannya sebagai pembicara di Global Peace Foundation. Pesan yang dibawanya berkaitan dengan moderasi Islam, toleransi, Pancasila, kerukunan antaragama dan perdamaian dunia.
Pengalaman tersebut merupakan modal strategis. Kepemimpinan dengan jejaring global akan membantu NU tidak hanya menjadi organisasi yang kuat di dalam negeri, tetapi juga semakin diperhitungkan sebagai kekuatan Islam dunia yang membawa pesan damai dan berakar pada tradisi keislaman Indonesia.
Kapasitas intelektual juga menjadi faktor penting. KH Marsudi menyelesaikan pendidikan doktoral Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Trisakti. Ia juga aktif dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI).
Perpaduan antara latar keulamaan, pengalaman organisasi, wawasan ekonomi dan jejaring nasional-internasional menjadi bekal untuk membaca perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung cepat. NU membutuhkan pemimpin yang tidak gagap menghadapi era digital dan globalisasi, tetapi mampu mengubah perubahan tersebut menjadi peluang dakwah dan pemberdayaan.
Dari Besar Menjadi Berdaya
Kebesaran NU adalah modal awal, bukan tujuan akhir. Jumlah warga yang besar, jaringan pesantren dan lembaga pendidikan yang luas harus diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang terukur dan berdampak.
Karena itu, kepemimpinan mendatang perlu diarahkan pada konsolidasi organisasi, peningkatan kualitas kader, penguatan pesantren, dakwah digital, pemberdayaan ekonomi serta pelayanan sosial. NU harus hadir dalam kehidupan nyata warga, bukan hanya kuat dalam struktur.
Figur yang dibutuhkan adalah pemimpin yang visioner tetapi membumi, tegas dalam prinsip tetapi terbuka dalam komunikasi, dekat dengan umat sekaligus mampu berbicara di tingkat nasional dan global. Sejumlah karakter tersebut terlihat dalam rekam jejak KH Marsudi Syuhud.
Muktamar dan Pilihan Kepemimpinan
Karena itu, Muktamar ke-35 harus dibaca sebagai momentum menentukan arah, bukan sekadar memilih nama. Pilihan kepemimpinan akan sangat menentukan apakah energi besar NU selama lima tahun berikutnya habis pada dinamika internal atau diarahkan menjadi gerakan yang memberi manfaat lebih luas.
Orientasi akhirnya tetap harus kembali kepada khidmah: dakwah, pendidikan, pesantren, ekonomi umat, pelayanan sosial, kaderisasi dan kemaslahatan bangsa. Kepemimpinan NU harus membuat warga merasa dilayani dan diberdayakan, bukan sekadar menjadi penonton dinamika elite.
Dalam perspektif itu, KH Marsudi Syuhud menawarkan kombinasi yang menarik: figur ulama, organisator, intelektual, penggerak ekonomi dan komunikator lintas kelompok dengan pengalaman internasional.
Atas dasar itu, KH Marsudi Syuhud patut ditempatkan sebagai salah satu figur serius dalam pilihan kepemimpinan PBNU 2026–2031. Kehadirannya menawarkan harapan terhadap NU yang lebih teduh dalam suasana internal, lebih mandiri dalam pengelolaan organisasi, lebih kuat dalam pemberdayaan umat dan lebih berpengaruh di tingkat global.
Pada akhirnya, NU membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah kebesaran menjadi kebermanfaatan. Sosok yang tidak hanya memiliki nama, tetapi juga pengalaman; bukan hanya memiliki jaringan, tetapi mampu menggunakannya untuk kemaslahatan; bukan hanya mampu berbicara, tetapi mempunyai rekam jejak kerja. Dengan pertimbangan tersebut, KH Marsudi Syuhud merupakan figur yang sangat layak dipertimbangkan untuk memimpin PBNU masa khidmat 2026–2031. (GD/SN)