Santri selama ini dikenal sebagai garda terdepan penjaga moral bangsa, pengawal nilai-nilai keagamaan, dan pelopor dakwah Islam rahmatan lil ‘alamin.
Namun, di era demokrasi modern, peran santri tidak cukup hanya berkutat di ranah keilmuan agama. Santri juga harus melek politik agar mampu menjaga nilai-nilai keadilan dan kejujuran di tengah dinamika kekuasaan. Mengapa hal ini penting? Setidaknya ada beberapa alasan mendasar.
Pertama, politik menentukan arah kehidupan berbangsa. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan politik: pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga kebebasan beribadah. Jika santri apatis terhadap politik, maka ruang pengambilan keputusan akan diisi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak peduli dengan nilai moral dan kepentingan umat.
Dengan melek politik, santri dapat memastikan kebijakan yang lahir berpihak pada keadilan sosial dan kepentingan rakyat.
Kedua, mencegah politik kotor yang merusak moral bangsa. Dunia politik sering diidentikkan dengan praktik kotor: korupsi, manipulasi, dan pragmatisme. Jika santri menjauh, siapa yang akan memperjuangkan politik yang bersih dan beretika?
Santri yang paham agama sekaligus paham politik dapat menjadi penyeimbang, membawa etika dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar: mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk di ranah kekuasaan.
Ketiga, memperkuat posisi umat Islam dalam demokrasi. Santri adalah bagian dari umat yang jumlahnya besar di Indonesia. Jika santri tidak memiliki literasi politik, kekuatan umat akan terpinggirkan dan hanya menjadi objek politik setiap menjelang pemilu.
Dengan pemahaman yang baik, santri tidak mudah diadu domba, tidak terjebak politik identitas yang sempit, dan mampu memilih pemimpin berdasarkan visi-misi, bukan sekadar iming-iming sesaat.
Bagaimana bentuk “melek politik” bagi santri?
Melek politik bukan berarti santri harus terjun langsung menjadi politisi. Melek politik bisa dimulai dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengenal sistem pemerintahan, hingga kritis terhadap isu-isu kebangsaan.
Santri juga perlu aktif berdiskusi, membaca literatur politik, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengedukasi masyarakat agar tidak termakan hoaks.
Intinya, santri melek politik bukan untuk mencari kekuasaan semata, tetapi untuk memastikan kekuasaan dikelola dengan amanah, sesuai nilai-nilai agama, dan membawa kemaslahatan bagi semua. Politik tanpa santri akan kehilangan ruh moralitas.
Maka, sudah saatnya santri tidak boleh lagi bersikap apatis, tetapi hadir sebagai agen perubahan, mengawal demokrasi, dan memastikan Indonesia tetap berada di jalan yang diridhai Allah. (SN)
Penulis: Gus Damas Alhasy, SS.