Kisruh internal PBNU antara Rais ‘Aam dan Ketua Umum belum menemukan ujung. Dua pucuk pimpinan ini saling mengklaim legitimasi: Rais ‘Aam merasa berwenang mengeluarkan surat pemberhentian, sementara Ketua Umum menolak dengan alasan ia adalah mandataris Muktamar.
Keduanya sama-sama bersandar pada tafsir AD/ART. Padahal, Pasal 74 AD/ART PBNU menegaskan bahwa pelengseran Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa apabila terjadi pelanggaran berat.
Pertikaian ini mengejutkan warga NU di akar rumput. Di kampung-kampung, mushalla, hingga majelis taklim, jamaah bingung dan membicarakannya dalam bisik-bisik. Mereka merasa tidak pantas membahas para kiai secara terbuka, tetapi kekecewaan sulit ditutupi. NU yang selama ini menjadi rumah spiritual justru tampak goyah karena perebutan legitimasi di tingkat atas.
Di tengah kebingungan itu, suara NU kultural mulai mengemuka. Kaum santri, pengasuh majelis kecil, dan warga NU non-struktural menginginkan islah antara dua kubu. Mereka tidak ingin memperdebatkan siapa yang benar atau salah; yang mereka harapkan hanyalah para pemimpin kembali duduk bersama dan memulihkan keteduhan jam’iyyah. Bagi mereka, kebesaran NU tidak terletak pada jabatan, tetapi pada barokah persatuan dan kerendahan hati para kiai.
KH. Abdul Karim Machfudz, SH, mewakili suara NU kultural, mengingatkan bahwa warga NU seharusnya selalu kembali pada tiga kredo jam’iyyah: tabayyun, tawasuth, dan tasamuh. Menurut beliau, kredo ini adalah jangkar moral NU.
“Seandainya para elit eling pada tiga kredo tersebut, tidak akan pernah terjadi saling memecat,” tegasnya.
Pesan ini menjadi cermin bahwa konflik hari ini berakar dari lunturnya prinsip dasar jam’iyyah.
Seiring menguatnya aspirasi islah, muncul pula usulan percepatan Muktamar sebagai solusi paling rasional. Muktamar dipandang sebagai jalan kembali ke mekanisme tertinggi yang diwariskan para Muassis, forum yang bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi merumuskan masa depan NU di atas kepentingan personal.
Kekhawatiran terbesar dari konflik dua pimpinan PBNU adalah polarisasi yang semakin meluas. Jika konflik ini terus berlarut, perpecahan tidak hanya akan terjadi di pusat, tetapi merembet ke banom, lembaga pendidikan, PWNU, PCNU, bahkan hubungan antarkiai.
Sejarah sudah membuktikan bahwa retak di atas selalu menetes ke bawah. Jamaah akhirnya ikut terseret dalam konflik yang sebenarnya bukan urusan mereka.
Karena itu, seruan percepatan Muktamar bukan sekadar urusan administratif, tetapi permohonan tulus warga NU agar rumah besar ini kembali teduh. Mereka ingin melihat para kiai yang sedang berseteru bersanding, bukan berhadap-hadapan. Mereka ingin NU kembali menjadi jangkar ketenangan bangsa, bukan contoh perebutan kuasa.
Kisruh PBNU hari ini bukan sekadar perselisihan dua tokoh. Ini menyangkut kepercayaan jutaan jamaah terhadap tradisi adab, musyawarah, dan komitmen moral yang telah menjaga NU selama lebih dari seratus tahun. Ketika tradisi ini mulai pudar, suara akar rumput menjadi sangat penting untuk didengar.
Kini saatnya para elit menghentikan manuver dan menyimak suara bawah: suara lirih namun jernih yang meminta islah dan Muktamar. Suara yang mengingatkan bahwa keutuhan NU jauh lebih berharga daripada ambisi siapa pun.
NU terlalu besar dan terlalu mulia untuk dipertaruhkan pada konflik personal maupun perbedaan tafsir kewenangan. NU adalah amanah para muassis yang harus dijaga bersama. (SN)