Ketika Rais ‘Aam PBNU KH. Miftakhul Akhyar memilih menyampaikan respons resmi atas Musyawarah Kubro para Sesepuh NU di Lirboyo melalui konferensi pers di media nasional CNN Indonesia, publik NU tidak hanya menyaksikan perbedaan pandangan, tetapi menyaksikan pergeseran cara ber-NU itu sendiri.
Ini bukan lagi semata-mata soal saluran media, melainkan apa yang disimbolkan oleh pilihan itu. Publik tentu paham siapa di belakang media CNN.
NU, yang secara historis senantiasa menyelesaikan krisis internal melalui tabayyun kiai ke kiai, ijtima’ ahlul halli wal ‘aqd, dan musyawarah tertutup penuh adab, kini justru merespons suara para sesepuh melalui ruang publik mediatik dengan logika framing, klarifikasi, dan pembelaan struktural.
Di titik ini, pertanyaan penuh prasangka muncul:
Mengapa suara para kiai sepuh dijawab dengan konferensi pers, bukan dengan sowan dan musyawarah?
Paradoks Legitimasi: Dari AHWA ke Media
Secara struktural, Rais ‘Aam PBNU diangkat oleh Ahlul Halli wal ‘Aqd (AHWA)—yang mayoritas anggotanya adalah kiai sepuh pesantren besar, termasuk figur-figur yang kini terlibat atau mendukung ijtima’ di Tebuireng, Ploso, dan Lirboyo.
Namun yang terjadi justru paradoks: para sesepuh yang memberi mandat diabaikan, sementara legitimasi justru dicari melalui mekanisme organisasi dan pembenaran publik via media.
Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi krisis relasi moral antara struktur dan sumber legitimasinya.
Dalam tradisi NU, pembangkangan terhadap kiai sepuh, terlebih yang memberi amanah, bukan soal benar-salah administratif, melainkan soal adab dan amanah jam’iyyah.
Isu Gus Yahya, AKNU, dan Tuduhan Afliasi
Salah satu latar konflik yang sering disebut adalah kontroversi kehadiran figur asing (Peter Berkowitz) dalam forum akademik NU (AKNU), yang oleh sebagian warga NU dibaca sebagai kedekatan problematik dengan narasi global tertentu.
Namun, masalah utamanya bukan pada figur atau identitas etnis/agama, melainkan pada ketiadaan musyawarah ulama sebelum keputusan strategis, ketertutupan proses, dan ketidakpekaan terhadap psikologi jamaah NU akar rumput.
Ketika kegelisahan ini disuarakan para kiai sepuh, yang diharapkan adalah tashhîh (klarifikasi internal) dan ruju’ ilal hikmah, bukan defensif struktural apalagi delegitimasi moral forum sesepuh.
NU Semakin Legalistik dan Mediatik
Pilihan Rais ‘Aam dan kelompoknya untuk terus mengunci persoalan pada AD/ART, mekanisme formal, dan narasi media, menunjukkan gejala yang dalam kajian organisasi disebut sebagai birokratisasi otoritas keagamaan.
Ciri-cirinya jelas:
- kebenaran ditentukan oleh prosedur,
- legitimasi ditentukan oleh jabatan,
- kritik dibaca sebagai ancaman stabilitas,
- dan musyawarah ulama direduksi menjadi “kultural”.
Padahal NU bukan lahir dari legalisme, melainkan dari ijtihad kolektif ulama.
Krisis Kualitas Kepemimpinan
Kritik bahwa Muktamar ke-34 NU di Lampung melahirkan kepemimpinan yang lemah secara kapasitas keulamaan dan manajerial bukan tanpa dasar. Banyak keputusan strategis pasca-Muktamar justru memperlebar jurang antara:
- elite PBNU dan kiai pesantren,
- struktur dan jamaah,
- serta legalitas dan legitimasi moral.
Analogi “mengangkat tukang batu menjadi pimpinan proyek” mungkin terdengar kasar, tetapi secara substantif menunjuk pada ketimpangan antara amanah besar NU yang diberikan kepada Rais Am dan kapasitas kepemimpinan yang ditampilkan.
NU Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Warga Nahdlatul Ulama harus jujur pada diri sendiri: NU sedang tidak baik-baik saja. Yang terjadi hari ini di tubuh PBNU bukan sekadar perbedaan pendapat administratif, melainkan krisis ideologis, krisis tentang siapa yang berhak menentukan arah NU.
Ketika Rais ‘Aam PBNU memilih merespons Musyawarah Kubro para kiai sepuh dengan bahasa prosedural, legalistik, dan konferensi pers, sementara seruan para masyayikh pesantren besar diabaikan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan jabatan, melainkan marwah jam’iyyah.
Konflik ini bukan sekadar soal Gus Yahya atau Rais ‘Aam. Ia adalah krisis arah:
- apakah NU tetap menjadi jam’iyyah ulama,
- atau berubah menjadi organisasi elitis yang bertahan lewat pasal, media, dan framing.
Mengabaikan seruan para kiai sepuh bukan tanda kekuatan, melainkan tanda rapuhnya legitimasi moral.
Dan sejarah NU mengajarkan satu hal: NU bisa hidup tanpa konferensi pers, tapi NU tidak pernah selamat tanpa doa dan ridha para kiai sepuhnya. (Gus Damas Alhasy/SN)