Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026, suhu politik organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu meningkat secara signifikan. Perebutan kursi Ketua Umum PBNU tidak lagi sekadar menjadi forum adu gagasan tentang arah keumatan, tetapi juga menjelma menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang jauh lebih kompleks, melibatkan jaringan kiai, alumni pesantren, elite politik, hingga para pemilik modal yang kerap bergerak di balik layar.
Nama-nama yang mengemuka bukan tokoh sembarangan. Petahana, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, masih menjadi figur sentral dengan kekuatan struktural yang belum tergantikan. Namun, dominasi itu kini menghadapi gelombang tantangan dari berbagai arah. KH. Marzuqi Mustamar muncul sebagai representasi kekuatan kultural Nahdliyin akar rumput, dengan elektabilitas yang terus merangkak naik.
Sementara KH. Abdul Hakim Mahfud membawa dukungan kuat dari jejaring alumni pesantren besar seperti Tebuireng, sebuah basis historis yang tak bisa diremehkan. Di sisi lain, Gus Abdussalam Sahib hadir dengan legitimasi genealogis sebagai cucu pendiri NU, menawarkan simbol kontinuitas tradisi.
Namun, di balik daftar kandidat itu, realitas yang lebih menentukan justru tersembunyi: siapa yang berdiri di belakang mereka.
Bohir dan Politik Sunyi di Balik Layar
Dalam banyak momentum suksesi organisasi besar, termasuk NU, peran “bohir”, pemodal besar yang memiliki kepentingan strategis, kerap menjadi faktor yang tak kasat mata tetapi menentukan. Mereka bukan sekadar donatur biasa. Mereka adalah aktor yang memahami bahwa mengendalikan NU berarti memiliki pengaruh signifikan terhadap lanskap sosial-politik Indonesia.
Dengan jaringan pesantren yang luas, basis massa yang militan, serta legitimasi moral yang tinggi, NU bukan hanya organisasi keagamaan, melainkan juga kekuatan sosial yang mampu menggerakkan opini publik dan bahkan menentukan arah politik nasional. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika kursi Ketua Umum PBNU menjadi incaran berbagai kepentingan.
Bohir-bahir ini bekerja melalui jalur yang halus: membiayai konsolidasi, memfasilitasi pertemuan-pertemuan strategis, hingga mengamankan dukungan di tingkat wilayah dan cabang. Dukungan finansial menjadi bahan bakar bagi “gerilya kultural” yang dilakukan para kandidat, dari safari pesantren hingga pendekatan personal kepada kiai sepuh.
Intrik, Koalisi, dan Fragmentasi Internal
Survei yang dirilis oleh lembaga Insantara memetakan sedikitnya 13 hingga 14 kandidat potensial. Angka ini sendiri sudah mencerminkan satu hal: fragmentasi kekuatan internal NU semakin nyata. Tidak ada lagi satu poros dominan yang mampu mengunci arah Muktamar 2026 ini sejak awal.
Nama-nama seperti KH Imam Jazuli, KH Yusuf Chudlori, KH Zulfa Mustofa, hingga Menag Nasaruddin Umar memperlihatkan bahwa kontestasi tidak hanya berlangsung di lingkar elite PBNU, tetapi juga melibatkan arus bawah, terutama kiai muda dan jaringan alumni pesantren yang mulai berani tampil.
Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan Gus Yahya sendiri yang menilai bahwa pengaruh “Gus”, keturunan kiai besar, tidak lagi sekuat dulu. Ini bukan sekadar komentar, melainkan sinyal bahwa struktur otoritas di tubuh NU sedang mengalami pergeseran. Legitimasi tidak lagi hanya ditentukan oleh nasab, tetapi juga oleh kapasitas manajerial, jaringan, dan, tidak bisa diabaikan, akses terhadap sumber daya.
Di sinilah intrik mulai mengental. Koalisi cair terbentuk dan pecah dalam waktu singkat. Dukungan yang hari ini solid, esok bisa berbalik arah. Klaim dukungan dari wilayah dan cabang seringkali menjadi alat tawar dalam negosiasi politik internal, bukan cerminan loyalitas yang benar-benar final.
Antara Khidmah dan Ambisi Kekuasaan
Pertarungan menuju Muktamar ke-35 pada akhirnya membuka pertanyaan mendasar: ke mana arah NU akan dibawa? Apakah tetap sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang berkhidmah untuk umat, atau perlahan bergeser menjadi arena perebutan kekuasaan yang sarat kepentingan pragmatis?
Kehadiran bohir dan intensitas intrik bukanlah sesuatu yang bisa disangkal begitu saja. Ia adalah konsekuensi logis dari besarnya pengaruh NU dalam kehidupan berbangsa. Namun, di titik inilah ujian terbesar NU berada: apakah mampu menjaga marwahnya sebagai organisasi ulama, atau justru terseret dalam arus politik kekuasaan yang kian transaksional.
Satu hal yang pasti, Muktamar 2026 bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Ini adalah pertaruhan arah masa depan NU, dan dalam skala yang lebih luas, pertaruhan bagi wajah keislaman Indonesia. (Gus Damas Alhasy/SN)