Oleh: Gus Damas Alhasy, SS. Kader Menengah Nahdlatul Ulama
Harlah Seabad, Sebuah Momentum Besar
Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di dunia, kini memasuki usia satu abad—sebuah capaian monumental dalam sejarah kebangkitan umat. Berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya, NU lahir dari gagasan besar para ulama yang dipimpin oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari. Misinya jelas: menjaga akidah Ahlussunnah wal Jama’ah, memperkuat persatuan umat, dan menjadi benteng moral bangsa menghadapi arus perubahan zaman.
Khittah 1926 menjadi pijakan utama NU untuk tidak larut dalam politik praktis, melainkan menjadi organisasi keagamaan dan sosial yang mempersatukan umat. Namun, memasuki abad kedua, muncul pertanyaan yang menggema: Quo Vadis NU? Ke mana arah jam’iyyah ini dibawa di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)?
Kepemimpinan Gus Yahya: Harapan Baru atau Awal Pergolakan?
Pada Desember 2021, Muktamar ke-34 NU di Lampung menetapkan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, mengalahkan petahana KH. Said Aqil Siradj. Gus Yahya meraih 337 suara, sementara Said Aqil memperoleh 210 suara. Visi yang diusung Gus Yahya adalah “Merawat Jagat, Membangun Peradaban”, yang menandakan orientasi global NU di abad kedua.
Langkah-langkah progresif pun dilakukan: membangun dialog antaragama, memperkuat diplomasi internasional, dan menempatkan NU sebagai aktor global dalam perdamaian dunia. Namun, di balik citra modern dan elegan ini, dinamika internal NU menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan: budaya pecat-memecat muncul sebagai fenomena baru.
Fenomena Pecat-Memecat: Sebuah Tradisi Baru dalam Jam’iyyah
Dalam beberapa tahun terakhir, PBNU kerap dikaitkan dengan aksi pemberhentian pengurus yang dianggap tidak sejalan. Langkah ini menimbulkan kesan bahwa organisasi yang lahir untuk mempersatukan umat kini justru melahirkan segregasi internal.
Beberapa Fakta Kasus-Kasus Pecat-Memecat
Beberapa peristiwa menonjol di era Gus Yahya antara lain:
- Penonaktifan Pengurus PBNU yang Nyaleg dan Timses Pilpres (2024)
Pada masa kampanye Pemilu 2024, PBNU mengeluarkan kebijakan menonaktifkan sementara 63 pengurus yang maju sebagai calon legislatif atau menjadi tim sukses pasangan capres. Langkah ini dilakukan demi menjaga netralitas organisasi. Namun, kebijakan ini menimbulkan kegaduhan karena beberapa di antaranya adalah tokoh besar NU, termasuk Khofifah Indar Parawansa.
(Sumber: Liputan6, 16 Februari 2024) - Pemecatan dan Pengabaian PWNU di Beberapa Daerah
Sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) di Papua, Bangka Belitung, dan beberapa provinsi lain dikabarkan diberhentikan secara sepihak. Alasan pemecatan sering kali dikaitkan dengan pelanggaran AD/ART atau ketidakloyalan terhadap kebijakan pusat. Namun, proses pemecatan dinilai tidak melalui mekanisme musyawarah yang menjadi tradisi NU.
(Sumber: Merdeka.com, Beritajatim.com) - Wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk Melengserkan Gus Yahya
Ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan PBNU memunculkan wacana Muktamar Luar Biasa. Sejumlah kelompok yang tergabung dalam Forum Diskusi Pra-MLB menilai Gus Yahya melanggar AD/ART, melakukan keberpihakan politik, dan menciptakan budaya pecat-memecat yang merusak ukhuwah.
(Sumber: Beritajatim.com, Merdeka.com)
Dinamika PBNU dan PKB: Politik di Balik Layar
Selain konflik internal, hubungan PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memanas. PKB yang notabene lahir dari NU dan selama ini dianggap sebagai “partainya orang NU” justru berseteru dengan PBNU di era Gus Yahya. Puncaknya, PKB memecat Gus Yahya dan Gus Yaqut (Menag RI) dari keanggotaan partai, serta tidak mengundang keduanya dalam Muktamar PKB di Bali.
(Sumber: Suara.com, Suaramerdeka.com)
Gus Yahya menuding ada pihak yang berupaya “mencaplok NU” untuk kepentingan politik. Sebaliknya, PKB menilai PBNU di bawah Gus Yahya justru menyerang kehormatan partai di publik. Perseteruan ini memperkuat kesan bahwa NU kembali terseret dalam arus politik praktis, meskipun slogan “Kembali ke Khittah” terus digaungkan.
Suara Kritis dari Dalam NU
Fenomena ini memicu kritik keras dari berbagai kalangan nahdliyyin. Beberapa pernyataan penting antara lain:
- Kelompok Pra-MLB:
“Kami menemukan pelanggaran serius terhadap AD/ART NU. Kepemimpinan Gus Yahya menjauh dari musyawarah dan menciptakan konflik horizontal di tubuh jam’iyyah.” (Sumber: Beritajatim.com) - Tokoh Nahdliyyin Senior:
“NU adalah rumah besar. Jika rumah ini dikelola dengan cara memecat orang yang berbeda pendapat, maka akan kosong.” - Gus Yahya (Tanggapan):
“NU tidak boleh berada di bawah kendali partai atau negara. Kami menolak siapa pun yang ingin mencaplok NU.” (Sumber: Liputan6.com, Republika.co.id)
Mengapa Ini Terjadi? Analisis Tiga Faktor
- Konsolidasi Kekuasaan
PBNU mencoba menguatkan struktur agar lebih solid dan profesional, namun pendekatan top-down membuat kultur musyawarah terkikis. - Pergeseran Orientasi Politik
NU kembali terseret ke pusaran politik praktis, meskipun secara formal tetap mengklaim netral. - Benturan Budaya Organisasi
Pola manajemen modern berbasis kontrol dan evaluasi berbenturan dengan tradisi egaliter NU yang mengedepankan kekeluargaan.
Dampak yang Ditimbulkan
- Erosi Ukhuwah Nahdliyah: Perpecahan di akar rumput karena perbedaan dukungan.
- Munculnya Faksionalisme: Kader terbelah antara pro-Gus Yahya dan oposisi.
- Turunnya Kepercayaan Jamaah: Jamaah melihat NU semakin jauh dari Khittah.
Warisan Hadratus Syaikh: Pesan Persatuan
Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari mengajarkan bahwa persatuan ulama adalah kunci keselamatan umat. Dalam Qanun Asasi, ditegaskan bahwa NU bukan alat politik, tetapi wadah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jika tradisi pecat-memecat dibiarkan, maka warisan ini akan terkubur oleh ego kekuasaan.
Quo Vadis NU? Jalan Menuju Abad Kedua
Harlah 1 Abad harus menjadi momentum muhasabah besar. PBNU perlu:
- Menghentikan budaya pecat-memecat yang tidak sesuai Khittah.
- Mengembalikan NU ke ruh 1926: musyawarah, toleransi, persatuan.
- Menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis.
“Jika para ulama bersatu, umat akan selamat. Jika ulama berselisih, umat akan terpecah.” — KH. Hasyim Asy’ari. (SN)