Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara visi dan tujuan adalah program yang sangat baik dan dibutuhkan. Ia menjawab persoalan mendasar bangsa ini: problem gizi anak-anak usia sekolah, terutama mereka yang tinggal di desa-desa terpencil dan berasal dari keluarga ekonomi bawah.
Kurang gizi bukan persoalan sepele; ia adalah problem akut yang berdampak langsung pada kecerdasan, kesehatan, dan masa depan generasi bangsa.
Tak heran jika Presiden Prabowo Subianto menjadikan MBG sebagai salah satu janji kampanye utama dalam Pilpres. Dan patut diapresiasi, setelah terpilih menjadi presiden, janji itu benar-benar direalisasikan. Triliunan rupiah dialokasikan demi memastikan anak-anak Indonesia bisa makan bergizi setiap hari.
Di awal peluncuran, masyarakat menyambut program ini dengan antusias. Anak-anak sekolah merasa “diperhatikan negara”; bagi sebagian keluarga miskin, ini bahkan menjadi pengalaman pertama mencicipi makanan yang selama ini identik dengan makanan “orang-orang berada”.
Namun, niat baik tidak otomatis melahirkan praktik yang baik.
Di Lapangan, MBG Menjadi Proyek Bancakan
Dalam pelaksanaannya di lapangan, program MBG justru menjelma menjadi ajang korupsi massal. Ia berubah dari program pemenuhan gizi menjadi proyek ekonomi-politik yang diperebutkan banyak kepentingan.
Pengadaan dapur MBG dikapling. Pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga stok bahan pokok (beras, sayur, buah, susu) menjadi ladang basah bagi oknum pejabat, anggota DPR, aparat daerah, hingga para pemodal yang dekat dengan kekuasaan. Seperti pola lama yang terus berulang: program negara = proyek = bancakan. Modusnya pun klasik dan telanjang.
Contoh sederhana: harga buah anggur di pasaran Rp30.000/kg, misalnya. Pemasok dipaksa menurunkan harga menjadi Rp25.000/kg. Namun dalam nota tagihan, harga tetap ditulis Rp30.000, bahkan dimark-up menjadi Rp35.000. Selisihnya? Masuk ke kantong siapa saja yang “bermain”.
Pola ini berlaku hampir di semua item: beras, telur, sayur, daging, susu. Akibatnya, pemasok terdorong menurunkan kualitas barang agar tetap untung. Manipulasi ini tidak hanya korupsi struktural, tetapi juga mendidik masyarakat menjadi manipulatif.
Belum lagi dalam perekrutan personel yang bekerja di SPPG MBG; siapa yang dekat dengan pengelola dapur, dia yang bisa bekerja, termasuk “ahli” gizinya.
Dampaknya: Makanan Busuk untuk Anak Sekolah
Dampak paling menyedihkan dari praktik ini adalah turunnya kualitas makanan. Di berbagai daerah, makanan MBG yang sampai ke siswa dalam kondisi basi, busuk, atau tidak layak konsumsi. Kasus seorang guru di Lampung yang memprotes makanan MBG busuk dan kemudian viral hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, sangat mungkin terdapat ratusan bahkan ribuan kasus serupa yang tidak pernah terlaporkan.
Belum lagi manipulasi data penerima. Jumlah penerima di atas kertas berbeda dengan realitas di lapangan. Ada anak yang tercatat menerima, tapi tidak pernah makan. Ada dapur yang melaporkan ribuan porsi, padahal yang disajikan jauh lebih sedikit.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka MBG bukan hanya gagal meningkatkan gizi anak, tetapi justru melanggengkan kejahatan sistemik atas nama program sosial.
Evaluasi Total, Jika Perlu Distop
Karena itu, evaluasi menyeluruh program MBG menjadi sangat mendesak. Bahkan, jika diperlukan, program ini sebaiknya dihentikan sementara untuk dibenahi secara total. Melanjutkan program dengan pola yang rusak hanya akan memperbesar kerugian negara dan merusak moral publik.
Model penyaluran perlu diubah secara radikal. Salah satu alternatif yang jauh lebih rasional adalah desentralisasi pengelolaan:
- Setiap sekolah atau pesantren ditunjuk langsung sebagai pengelola dapur sendiri
- Skala kecil, cukup untuk siswa atau santri di lembaga tersebut
- Dana disalurkan langsung ke sekolah/pesantren
- Wajib ada LPJ bulanan, audit sederhana, dan keterlibatan komite sekolah/orang tua
- Potong mata rantai panjang proyek nasional yang sarat kepentingan
Dengan model ini, kontrol sosial menjadi lebih kuat, pengawasan lebih mudah, dan peluang bancakan besar bisa ditekan secara signifikan.
Seruan kepada Presiden
Program MBG adalah legacy politik dan moral Presiden Prabowo. Jika program ini dibiarkan rusak oleh korupsi, maka yang tercoreng bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat.
Pak Presiden, bertindaklah sekarang, sebelum pola korupsi ini menjadi semakin akut dan terlembaga. Jangan biarkan program mulia untuk anak-anak bangsa berubah menjadi bancakan nasional yang menjijikkan.
Negara harus hadir bukan hanya dengan anggaran besar, tetapi dengan keberanian memutus rantai korupsi, meski itu berarti melawan orang-orang di lingkar kekuasaan sendiri. (SN)