Ironis, sungguh sangat ironis. Nahdlatul Ulama (NU), organisasi yang sejak lahir menjadi pemersatu umat dan penjaga keutuhan bangsa, kini menghadapi krisis marwah yang serius. Organisasi yang pernah menjadi mercusuar nilai-nilai keta’dhiman, ketawadhuan, dan kerendahan hati para ulama, kini terseret oleh ambisi pribadi elitnya. Bukan lagi menjadi teladan bagi umat, tetapi justru menjadi panggung pertarungan kepentingan politik dan ekonomi.
Sejarah NU dibangun atas fondasi kesederhanaan dan pengabdian. Hadrotus Syaikh KH Hasyim Asya’ari dan para muassis mendirikan organisasi ini untuk meneguhkan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sekaligus menjaga persatuan bangsa.
NU adalah sebuah “bus” yang menampung umat untuk mengantarkan mereka menuju kesejahteraan dan keselamatan spiritual. Namun, ironisnya, bus ini kini dikoyak oleh ambisi elitnya untuk ikut-ikutan menambang “solar”. Seharusnya para elit NU sadar bahwa tugas PBNU menjalankan bus NU agar nyaman bagi penumpang dan orang-orang sekitarnya, bukan ikut-ikutan menambang solar untuk bahan bakar bus.
Akhirnya PBNU konflik, memunculkan dua blok yang saling berhadapan: blok Kramat, yang teguh mempertahankan prinsip organisasi dan menolak praktik “menambang solar”, dan blok Sultan, yang terobsesi dengan peluang keuntungan ekonomi.
Blok Sultan berupaya memengaruhi Ketua Umum, sebagai pengendali mesin PBNU, agar mendukung agenda mereka, dan ketika Ketua Umum menolak, solusi mereka adalah menggantinya. Disinilah akar perpecahan elit itu muncul. Jadi, bukan sekadar soal perbedaan pandangan strategis, melainkan perebutan kekuasaan dan sumber daya.
Akibatnya, NU hancur marwahnya. Di era media sosial, setiap perpecahan dan konflik internal yang terjadi dimana saja, menjadi tontonan, dikomentari, dan disebarluaskan oleh masyarakat digital. Begitu juga perselihan di internal elit PBNU yang seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah, kini sudah menjadi bulan-bulanan netizen tanpa filter.
Melihat fakta tersebut, Gus Kikin (K.H. Abdul Hakim Mahfudz), figur penting di NU yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ke-8 di Jombang, cicit pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari, dan Ketua PWNU Jatim (2024–2029), pada Acara Haul ke-16 Gus Dur, dengan tegas menyatakan, “NU sekarang turun derajat.”
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik retoris; itu adalah cerminan nyata dari keprihatinan terhadap perpecahan dan ambisi para elit yang telah menghancurkan marwah NU.
Fenomena ini membawa pelajaran penting: kepemimpinan yang melupakan tujuan utama akan menghancurkan kredibilitas institusi.
Tetapi NU tidak boleh terseret oleh logika bisnis atau ambisi individu yang mengorbankan misi kolektif. Untuk mengembalikan NU ke jalur yang benar, langkah-langkah berikut penting untuk dilakukan:
- Reformasi total PBNU, memastikan kepemimpinan kembali fokus pada visi misi organisasi, bukan kepentingan ekonomi atau politik sempit.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan strategis, sehingga publik dan anggota organisasi bisa melihat niat tulus di balik kebijakan yang diambil.
- Penguatan komunikasi dengan anggota dan masyarakat, untuk memastikan NU tetap menjadi mercusuar nilai, bukan bahan cibiran media sosial.
NU adalah aset bangsa. Marwahnya tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Jika elit kembali pada prinsip pengabdian dan kesederhanaan yang menjadi fondasi NU, organisasi ini masih bisa bangkit dari perpecahan dan memulihkan kepercayaan publik. Namun jika ambisi pribadi terus mendominasi, “bus” NU akan kehilangan arah, dan marwahnya akan hancur selamanya dan menelantarkan umat yang kehilangan para ulama panutannya. (Gus Damas Alhasy/SN)