NU selalu menarik perhatian publik, bukan hanya karena jumlah warganya yang besar, tetapi karena dinamika internalnya sering kali mempengaruhi arah kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia.
Dalam beberapa hari terakhir, kabar tentang ketegangan antara Rais Am PBNU KH. Miftakhul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf kembali mencuat. Publik bertanya-tanya: apa sebenarnya yang terjadi? Kemana arah NU akan dibawa?
Menariknya, situasi ini bukan fenomena baru. Dalam sejarah NU, konflik internal pernah memuncak pada awal 1980-an, ketika KH. Idham Chalid dan KH. As’ad Syamsul Arifin berada pada dua kutub berbeda.
Meski konteks zamannya tidak sama persis, kilas balik peristiwa itu memberi banyak pelajaran tentang bagaimana NU bergerak, bertumbuh, dan pada akhirnya menemukan keseimbangannya kembali.
Kyai Idham Chalid vs Kyai As’ad Syamsul Arifin
Pada awal 1980-an, NU sedang berada di persimpangan jalan. Sejak lama, NU terlibat aktif dalam politik praktis, terutama melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KH. Idham Chalid, seorang ulama sekaligus politisi yang sangat berpengaruh, menjadi simbol kuat dari faksi yang ingin mempertahankan pendekatan politik ini.
Di sisi lain, muncul arus pemikiran baru dari kalangan kiai sepuh, yang melihat bahwa keterlibatan politik justru membuat NU kehilangan fokus sebagai jam’iyah diniyah, organisasi keagamaan dan sosial. KH. As’ad Syamsul Arifin menjadi tokoh sentral kelompok ini. Ia menilai, untuk kembali kuat, NU harus kembali ke khittah 1926: pondasi awal NU didirikan.
Benturan dua arah pemikiran itulah yang membuat arus konflik menguat. Pada 1982, Kyai Idham Chalid sempat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum PBNU setelah desakan dari para kiai sepuh.
Namun keesokan harinya, ia mencabut keputusan itu. Secara simbolik, peristiwa itu memperlihatkan bahwa konflik bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi sudah menyentuh persoalan legitimasi kepemimpinan dan arah organisasi.
Ketegangan mencapai puncaknya saat Muktamar NU ke-27 digelar di Situbondo tahun 1984. Kiai Idham yang sebelumnya begitu dominan, pada saat itu justru tidak dapat memasuki arena muktamar karena penolakan keras dari faksi Situbondo. Banyak yang mengenang situasi tersebut sebagai salah satu momen paling dramatis dalam sejarah perjalanan NU.
Namun pada akhirnya, para kiai sepuh turun tangan. Dalam sebuah pertemuan yang dikenal sebagai Maklumat Keakraban, tokoh-tokoh dari kedua kubu sepakat mengakhiri perseteruan.
Hasilnya tidak hanya rekonsiliasi, tetapi juga lahirnya keputusan monumental: NU resmi kembali ke khittah 1926. Dari situlah kemudian muncul pemimpin muda yang kelak membawa NU ke tingkat pengaruh yang lebih besar: KH. Abdurrahman Wahid.
Membaca Konflik: Identitas, Politik, dan Peran Ulama
Jika kita melihat konflik Kyai Idham–Kyai As’ad dengan kacamata hari ini, ada beberapa pelajaran menarik.
Pertama, konflik dalam NU hampir selalu terkait dengan pertanyaan besar: apa identitas NU dan ke mana ia akan melangkah? Perbedaan pendapat tentang politik, keorganisasian, dan otoritas ulama sebenarnya adalah refleksi alami dari besarnya pengaruh NU. Artinya, Organisasi besar pasti memiliki dinamika besar pula.
Kedua, peran ulama sepuh selalu menentukan. NU berdiri bukan hanya sebagai organisasi struktural, tetapi juga sebagai komunitas spiritual yang menghormati sanad, keteladanan, dan karisma kiai. Ketika konflik mengeras, suara para sesepuh sering menjadi rem moral yang meredakan ketegangan. Inilah tradisi yang jarang dimiliki ormas lain.
Ketiga, sejarah menunjukkan bahwa konflik NU tidak pernah murni internal. Selalu ada tekanan dari luar, baik politik, kekuasaan, maupun opini publik, yang ikut memengaruhi arah konflik.
Pada era Orde Baru, pemerintah jelas berkepentingan mengatur ulang kekuatan ormas besar seperti NU. Hari ini, bentuk tekanan mungkin berbeda, tetapi pola tersebut tetap memiliki kemiripan.
Apakah Sejarah Sedang Berulang?
Ketika publik membaca kabar tentang ketegangan antara Rais Am dan Ketua Umum PBNU hari ini, sulit untuk tidak mengingat peristiwa empat dekade lalu. Tentu konteks dan tokohnya berbeda, tetapi polanya serupa: ada perbedaan pandangan tentang manajemen, arah organisasi, dan kesetiaan pada prinsip dasar NU.
Perbedaan itu sendiri sebenarnya normal. Yang penting adalah bagaimana NU mampu mengelola perbedaan agar tidak merusak bangunan besar yang telah dibangun generasi ulama sebelumnya.
Banyak pihak berharap tradisi rekonsiliasi ala Maklumat Keakraban dapat kembali hidup, dimana para sesepuh, para kiai khos, dan tokoh moderat menjadi penengah yang menjaga marwah organisasi.
NU besar dan kuat karena ia mampu melewati berbagai krisis tanpa kehilangan ruhnya. Dari zaman Hadratussyaikh, era Kyai Idham–Kyai As’ad, era Gus Dur, hingga kini, NU berkali-kali membuktikan bahwa konflik bisa menjadi momentum penyegaran, bukan perpecahan.
Belajar dari Sejarah untuk Menjaga Masa Depan
Sejarah konflik Kyai Idham–Kyai As’ad memberi satu pesan penting: NU tetap bertahan karena para kiai sepuh selalu menempatkan kepentingan umat dan marwah keulamaan di atas kepentingan kelompok. Ketika perbedaan semakin keras, para ulama besar selalu hadir sebagai penenang, bukan sebagai bagian dari konflik.
Kini, saat NU kembali berada di bawah sorotan publik, pelajaran itu terasa semakin relevan. NU terlalu besar untuk dibiarkan terpecah, tetapi terlalu penting untuk diarahkan oleh kepentingan sesaat.
Di tengah dinamika apa pun, NU tetap dipanggil untuk menjaga tradisi, merawat umat, dan menjadi payung besar bagi jutaan warga yang menggantungkan harapan padanya.
Sejarah memang tidak selalu berulang persis, tetapi ia sering berirama. Dan dari irama itulah kita belajar menjaga NU agar tetap menjadi rumah besar umat, bukan arena pertarungan kepentingan. (SN)
Dirangkum dari berbagai sumber oleh: Gus Damas Alhasy