Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Islam Indonesia digemparkan oleh sejumlah pemberitaan yang menyoroti hubungan KH Yahya Cholil Staquf — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) — dengan tokoh-tokoh Yahudi.
Isu ini mencuat seiring langkah-langkah Gus Yahya yang dinilai berani membuka ruang dialog lintas agama, termasuk dengan pemuka agama Yahudi dari berbagai negara.
Bagi sebagian orang, langkah itu adalah wujud keberanian diplomasi kultural dan agama yang patut diapresiasi. Namun bagi sebagian lainnya, hal itu dianggap berisiko karena bersentuhan dengan sensitivitas sejarah panjang konflik Israel–Palestina serta luka politik umat Islam di dunia.
Menyusuri Jejak Dialog Gus Yahya
Keterlibatan Gus Yahya dengan tokoh Yahudi berawal dari kiprahnya di forum-forum internasional. Pada 2018, ia menghadiri acara yang diselenggarakan American Jewish Committee (AJC) di Yerusalem atas undangan pribadi.
Dalam kesempatan itu, Gus Yahya berbicara tentang pentingnya membangun perdamaian berbasis nilai-nilai agama, bukan kebencian.
Langkah itu kemudian berlanjut ketika NU di bawah kepemimpinannya menginisiasi Religion of Twenty (R20) — forum antaragama yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan G20 Summit. Di forum tersebut, PBNU mengundang sejumlah rabbi (pemuka Yahudi) seperti Rabbi Yakov Nagen dari Israel dan Rabbi Silvina Chemen dari Argentina.
Mereka adalah bagian dari kelompok Yahudi moderat (Masorti Movement) yang menekankan rekontekstualisasi ajaran agama agar mendukung perdamaian antarumat manusia.
Dalam banyak kesempatan, Gus Yahya menegaskan bahwa NU tidak sedang “mendekati Israel,” tetapi “mendekati umat manusia.” Dialog dengan siapa pun, katanya, adalah bagian dari upaya membangun kemanusiaan universal dan peradaban yang damai.
Namun, di tengah konteks global yang penuh kecurigaan terhadap Zionisme, langkah seperti ini tentu tidak luput dari kontroversi.
Kontroversi Pemateri Yahudi di AKN NU
Gelombang kritik terbesar datang ketika Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU mengundang Peter Berkowitz, seorang akademisi asal Amerika Serikat, dalam salah satu sesi pelatihannya pada Agustus 2025.
Berkowitz diketahui memiliki pandangan yang cenderung pro-Zionis, dan hal ini memicu reaksi keras dari sebagian kalangan masyarakat Muslim Indonesia.
Media sosial ramai oleh protes yang mempertanyakan bagaimana seorang tokoh dengan rekam jejak politik semacam itu bisa diundang ke forum kaderisasi resmi PBNU. Kritik datang bukan hanya dari publik, tetapi juga dari kalangan internal NU sendiri yang menilai undangan tersebut sebagai kelalaian dalam manajemen acara dan verifikasi narasumber.
Menanggapi hal ini, Gus Yahya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui bahwa panitia “khilaf dan kurang cermat” dalam memilih narasumber.
Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, bahkan meminta evaluasi menyeluruh terhadap program AKN NU dan kerja sama PBNU dengan lembaga mitra internasional seperti Center for Shared Civilizational Values (CSCV) yang menjadi sponsor kegiatan.
Langkah cepat PBNU mengakui kesalahan ini menjadi bukti bahwa organisasi tersebut memiliki mekanisme koreksi internal. Namun, kasus ini tetap menjadi peringatan penting bahwa diplomasi agama tidak bisa dilepaskan dari ketelitian, sensitivitas geopolitik, dan persepsi publik.
Diplomasi Kemanusiaan
Dialog antaragama yang dilakukan Gus Yahya sebenarnya tidak berdiri di ruang kosong. NU sejak awal berdirinya sudah dikenal dengan prinsip tasamuh (toleransi), ta‘addul (keadilan), dan tawassuth (moderat).
Dalam konteks dunia global yang sarat konflik identitas, membuka jembatan dialog lintas agama — termasuk dengan Yahudi — bisa menjadi kontribusi penting bagi perdamaian dunia.
Namun, di sisi lain, realitas politik global menjadikan setiap interaksi dengan tokoh Yahudi selalu dikaitkan dengan isu Israel–Palestina. Di sinilah dilema itu muncul: antara idealisme universal dan realitas emosional umat.
Bagi sebagian besar masyarakat Muslim, hubungan dengan siapa pun yang dianggap “pro-Israel” masih menimbulkan kecurigaan mendalam. Dalam konteks itu, upaya Gus Yahya untuk menampilkan wajah Islam yang terbuka sering disalahpahami sebagai kompromi ideologis.
Padahal, jika dilihat lebih dalam, pendekatan yang diambil Gus Yahya sesungguhnya adalah pendekatan diplomasi nilai — bukan diplomasi politik. Ia berangkat dari keyakinan bahwa perdamaian tidak mungkin dicapai tanpa memahami dan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang berbeda, termasuk yang dianggap lawan.
Namun demikian, komunikasi publik yang tidak tepat bisa membuat niat baik tersebut terdistorsi menjadi kecurigaan.
Tantangan Kepemimpinan di Era Global
Kasus undangan pemateri Yahudi di AKN NU memberikan pelajaran berharga: bahwa keterbukaan tidak boleh mengabaikan kehati-hatian. Di era global, setiap langkah pemimpin agama akan selalu dipantau, diinterpretasi, dan digoreng oleh berbagai kepentingan politik maupun emosional.
Keterbukaan terhadap dialog lintas agama perlu diimbangi dengan manajemen komunikasi publik dan sensitivitas terhadap luka sejarah umat.
Gus Yahya, dalam banyak hal, sedang menapaki jalan yang rumit — jalan diplomasi spiritual yang berhadapan langsung dengan ketegangan ideologis dan geopolitik. Ia mencoba mengajarkan bahwa membenci kezaliman tidak harus berarti menutup pintu dialog dengan pelakunya.
Namun, ia juga diingatkan bahwa dialog yang tidak disertai kehati-hatian bisa menimbulkan luka baru di hati umat.
Kontroversi ini pada akhirnya bukan hanya soal Gus Yahya atau tokoh Yahudi tertentu, tetapi tentang bagaimana umat Islam Indonesia memposisikan diri di panggung dunia modern: apakah kita siap berdialog dengan semua pihak tanpa kehilangan prinsip, atau kita akan terus menutup pintu karena takut disalahpahami?
NU, di bawah Gus Yahya, tampaknya memilih jalan pertama — jalan yang sulit, penuh risiko, tetapi juga membuka peluang besar bagi Islam Indonesia untuk menjadi pelopor peradaban damai.
Sementara masyarakat, di sisi lain, dituntut untuk memahami bahwa dialog lintas iman bukan bentuk kompromi, melainkan ikhtiar mencari keadilan dan kemanusiaan dengan cara yang lebih cerdas dan beradab. (GD/SN)